GuruPPKN.com

Apa yang terlintas dipikiran kamu ketika mendengar kata demokrasi ? Pastinya sudah tidak asing lagi. Kamu sudah pernah mendengar tentang demokrasi sejak duduk dibangku sekolah dasar pada saat pelajaran PPKN. Pembelajaran tentang demokrasi ini tidak cukup berhenti di sekolah dasar saja, sampai jenjang universitas kita juga akan mempelajari tentang demokrasi, hanya saja berbeda tingkat pembahasannya.

Ketika duduk di sekolah dasar kita dikenalkan tentang demokrasi secara teori dan praktiknya dalam kehidupan sehari-hari, seperti saat pemilihan ketua kelas atau diskusi kelompok. Seiring berjalannya waktu, manfaat demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat sangatlah penting, apalagi kita sering mendengar bahwa negara Indonesia ini merupakan negara demokrasi. Lalu apa sih sebenarnya demokrasi yang sebenarnya? Sejauh mana kita memahami tentang demokrasi? Melalui artikel ini, kita akan membahas tentang sejarah demokrasi secara lebih cermat.

Sejarah Demokrasi Dunia

Kamu pasti sudah tahu kalau sejarah demokrasi itu berasal dari zaman Yunani kuno. Secara arti mengandung makna Demos (rakyat) dan Kratos (memerintah), dan dapat diartikan sebagai pemerintahan oleh rakyat untuk kepentingan rakyat. Namun kalau kita mau sedikit berpikir secara logika, sebenarnya demokrasi sudah ada sejak zaman purbakala, tepatnya di zaman ketika manusia mulai mengenal berburu dan bercocok tanam. Bayangkan, untuk melakukan perburuan pastinya sekelompok orang purba akan melakukan semacam pembahasan atau pembagian tugas sebelum berburu. Namun demokrosi di zaman ini bisa dianggap masih sangat primitif dan belum terkonsep seperti saat diterapkan di Yunani kuno. (Baca : Pengertian Demokrasi Menurut Para Ahli)

Berdasarkan beberapa sumber yang ada di internet dan buku, demokrasi di Yunani kuno disebutkan mulai muncul dan berkembang sekitar 600 – 300 SM, tepatnya di kota Athena. Disebutkan bahwa sistem demokrasi tersebut merupakan yang terkuat dan stabil di zamannya. Demokrasi benar-benar dilakukan secara langsung, setiap orang tidak diperbolehkan memiliki perwakilan untuk memberikan hak bicaranya atas suatu pilihan.

Pemberlakuan sistem demokrasi di Yunani kuno memiliki ciri khas, yaitu dengan adanya suatu majlis yang dipimpin oleh 10 jendral dan memiliki kurang lebih 500 perwakilan yang bertugas sebagai pegawai negara. Melalui majlis tersebut, rakyat bebas menyampaikan pendapatnya termasuk bebas 500 orang perwakilan untuk bertugas sebagai pegawai negara.

Perkembangan Demokrasi di Eropa

Ketika sistem demokrasi di Yunani sudah berlangsung sejak lama,  di Eropa sekitar abad 6 – 15 M masih belum mengenal sistem demokrasi. Pada saat itu di Eropa berlaku sistem Vassal (budak) dan Lord (tuan). Kebebasan sangat dibatasi pada masa itu, semua aspek kehidupan sosial dan spiritual dikuasi oleh Paus dan kaum gereja.

Perkembangan demokrasi di Eropa mulai dengan kemunculan negara-negara nasional yang memiliki perbedaan sangat jauh dengan sistem pemerintahan di kerajaan-kerajaan yang berlaku pada mas itu. Kemunculan negara-negara nasional tersebut berdampak pada perubahan sosial dan kultural di Eropa. Kebebasan berpikir sangat dihargai dan tidak terbatas, selain itu pengaruh kaum geraja mulai pudar.

Pemkembangan demokrasi di Eropa juga dipengaruhi oleh kemunculan Magna Charta (piagam besar) di Inggris pada 12 Juni 1215. Kemunculan Magna Charta ini disebabkan karena adanya perselisihan antara Paus dan para kaum geraja dengan raja, yang waktu itu memerintah adalah raja John. Perselisihan terjadi atas perberlakuan hak dan keinginan raja yang harus didasarkan pada hukum yang legal.

Keberadaan Magna Charta ini memang hanya berlaku untuk kalangan bangsawan dan raja saja, dampaknya belum dirasakan oleh rakyat jelata, namun kemunculan Magna Charta ini dapat dijadikan sebagai langkah awal berlakunya demokrasi di Eropa.

Perkembangan Demokrasi di Indonesia

Indonesia menjadi salah satu negara di dunia yang menerapkan demokrasi dalam sistem pemerintahannya. Sistem demokrasi di Indonesia mulai berkembang secara dewasa sejak terlepas dari penjajahan Belanda dan Jepang. Para tokoh pendiri bangsa pada masa itu memang sudah memilih sistem demokrasi sebagai alat untuk mengatur sistem pemerintahan negara. (Baca : Hubungan Demokrasi dan HAM di Indonesia)

Perjalanan demokrasi di Indonesia sangat identik dengan faktor politik, maka tidak heran jika pada masa awal negara didirikan, Indonesia sempat beberapa kali mengalami proses pergantian sistem demokrasi. Diantaranya sistem demokrasi parlementer dan sistem demokrasi terpemimpin.

• Penerapan Demokrasi Parlementer (1950 – 1959)

Pada masa awal pemerintahan Indonesia, yaitu pada periode 1950 hingga 1959, pemerintah Indonesia menggunakan UUD Sementara sebagai landasan hukum konstitusi negara. Pada masa ini bisa dibilang demokrasi mengalami kejayaan, karena hampir semua aspek pemerintahan dan politik dijalankan dengan sistem demokrasi.

• Demokrasi Terpimpin (1959 – Orde Baru)

Kemudian pada 1959 terjadi perubahan sistem dari demokrasi parlementer menjadi sistem demokrasi terpimpin. Hal ini didasarkan oleh ketidaksukaan presiden Soekarno terhadap sikap dari partai-partai politik. Beberapa partai politik cenderung lebih berpihak kepada kepentingan internalnya sendiri, dibanding memihak kepada kepentingan nasional. Presiden Soekarno menganggap sistem demokrasi parlementer tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang cenderung diperngaruhi oleh semangat kekeluargaan dan gotong royong. (Baca : Ciri-Ciri Masyarakat Madani dan Pengertiannya)

• Sistem Demokrasi Order Baru (1966 – 1998)

Berlanjut ke masa pada saat transisi dari order lama ke orde baru atau lebih tepatnya pada masa pemerintahan presiden Soeharto,  sistem demokrasi Indonesia bisa dibilang berantakan. Hak rakyat tidak tersampaikan secara penuh dalam jalannya pemerintahan. Pemerintah kala itu membatasi hak dan kewajiban warna negara, terbukti dengan proses rotasi jabatan kekuasaan yang hampir tidak pernah terjadi. Rotasi perpindahan kekuasaan hanya berlaku untuk sebagian kecil pejabat-pejabat rendah seperti kepala desa, dan camat. Kalaupun ada pejabat tinggi yang diganti hanya pada pergantian jabatan wakil presiden. Pergantian rotasi kekuasaan tidak berlaku untuk presiden pada masa itu, hal ini sangat tidak mencerminkan ciri-ciri demokrasi.

• Demokrasi Pasca Runtuhnya Orde Baru (Masa Reformasi)

Gejolak dan amarah rakyat akhirnya meledak dengan melakukan protes besar-besaran terhadap sistem pemerintahan order baru. Tepatnya pada tahun 1998, rakyat serentak menuntuk presiden Soeharto untuk mundur dari kursi kekuasaannya. Presiden Soeharto dianggap sudah terlalu jauh memonopoli kekuasaan dan mencemari semangat demokrasi yang berlaku di Indonesia.

Peristiwa 1998 tersebut bisa dijadikan sebagai awal menuju kedewasaan demokrasi bagi rakyat Indonesia. Dimulai dengan proses amandemen UUD 1945 yang diarahkan untuk memperbaiki aspek-aspek kehidupan berbangsa. Lebih khsusnya terkait dengan permasalahan pembagian kekuasaan di lembaga-lembaga pemerintahan. ( Baca : Fungsi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) )

Setelah pemerintahan presiden Soeharto runtuh dan berganti dengan pemerintahan presiden Habibie, Indonesia benar-benar mengalami perubahan sistem demokrasi yang sangat signifikan, diantaranya dengan diberlakukannya kebebasan pers sebagai sarana atau ruang publik sebagai alat untuk memudahkan hubungan  negara dengan warga negara. Selain itu warga negara mendapat kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu juga diberlakukan sistem pemilu multi partai. (Baca : Jenis-Jenis Pemilu di Indonesia)