Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Terdapat begitu banyak suku, bangsa, ras, agama, dan adat istiadat di negara ini. Sebagai suatu negara yang memiliki tingkat keanekaragaman yang sangat tinggi, Indonesia memiliki potensi tinggi untuk mengalami perbedaan pemikiran di antara satu sama lain. hal ini dapat menjadi salah satu penyebab konflik sosial yang nantinya akan berujung pada penyebab terjadinya disintegrasi nasional. hal tersebut harus dihindari agar keutuhan negara ini dapat terjaga dengan baik.
Salah satu cara untuk mencegah terjadinya hal ini adalah dengan negara ini berupaya menetapkan peraturan perundang-undangan. Penetapan peraturan perundang-undangan ini tidak dapat dilakukan dengan cara sembarangan. Peraturan perundang-undangan yang ada pun harus mengikuti prinsip-prinsip dalam hierarki peraturan perundang-undangan. peraturan perundang-undangan ada bukan hanya semata formalitas, namun ia ada untuk ditaati.
Seringkali peraturan perundang-undangan tidak ditaati dengan seharusnya sehingga diperlukan cara menegakkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. negara tidak akan tertib jika aturan tidak ditegakkan. Menegakkan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu fungsi TNI Polri. Seperti apa cara menegakkan yang dimaksud? Berikut ini merupakan penjelasan cara menegakkan peraturan perundang-undangan di Indonesia:
1. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Bagi rakyat, untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang harus ditaati tentu saja dibutuhkan pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan tersebut. Maka dari itu, salah satu tahap-tahap kebijakan publik yang perlu dilakukan adalah sosialisasi dari peraturan perundang-undangan. Sosialisasi dapat dilakukan melalui media elektronik atau media cetak. Biasanya sosialisasi ini diikuti dengan uji publik dari peraturan perundang-undangan tersebut.
2. Melakukan Pengawasan Terhadap Pelanggaran
Ada kalanya sekalipun peraturan perundang-undangan telah disosialisasikan dengan baik, tetap saja ada yang melanggar peraturan perundang-undangan tersebut. maka dari itu diperlukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang agar ia terjadi dengan baik. Pengawasan yang dilakukan dapat berupa sidak (inspeksi mendadak), operasi razia kendaraan bermotor, dan lain sebagainya. Hal tersebut dilakukan sekaligus untuk mengedukasi setiap orang yang diawasi.
3. Menindak Segala Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan
Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, segala peraturan perundang-undangan akan rentan dari pelanggaran. Maka dari itu, umumnya setiap peraturan perundang-undangan mengandung sanksi terhadap pelanggarannya. Nah, ada badan atau lembaga khusus yang menindak setiap pelanggaran atas peraturan perundang-undangan, seperti Komisi Yudisial, TNI, Polri, dan lain sebagainya.
4. Memberikan Penghargaan Bagi yang Taat
Terdapat salah satu cara yang akan membuat setiap orang dengan senang hati menaati peraturan perundang-undangan. Cara tersebut yaitu dengan memberikan penghargaan bagi siapapun yang menaati peraturan perundang-undangan. Cara paling sederhana adalah dengan selalu berterima kasih ketika ada orang yang menaati peraturan perundang-undangan. Dengan begitu, setiap orang akan merasa dihargai dan tidak terpaksa untuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Uraian yang telah disampaikan di atas merupakan penjelasan secara lengkap mengenai materi syarat-syarat amandemen UUD 1945 di Indonesia yang dapat penulis sampaikan kepada pembaca dalam kesempatan yang indah kali ini. Semoga dengan membaca artikel ini pembaca dapat memahami secara lebih baik apa itu UUD 1945 dan apa saja yang menjadi syarat-syarat amandemen UUD 1945 di Indonesia . Perlu kita pahami bersama bahwa konstitusi merupakan hal yang tidak akan pernah lepas dari kehidupan kita sebagai rakyat Indonesia dan sebagai rakyat dunia ini. sampai jumpa pada kesempatan yang lain dan semoga kesuksesan senantiasa mengiringi langkah pembaca dalam menjalani hidup.