GuruPPKN.com

Demokrasi, seperti telah kita ketahui bersama berasal dari bahasa Yunani yang secara keseluruhan berarti pemerintahan rakyat. Dengan demikian, ciri utama pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan yang berdasarkan kehendak rakyat, pemerintah yang mempunyai pembagian kekuasaan, dan pemerintah yang mempunyai tanggung jawab dari penyelenggara pemerintah. Dan tentu saja, sebagai sistem pemerintahan yang berdasarkan kehendak rakyat, demokrasi senantiasa berubah-ubah menuju kondisi yang dianggap paling baik oleh rakyat dan pemerintahnya. Demokrasi yang sering berubah-ubah menuju kondisi yang dianggap paling baik inilah yang kita sebut sebagai proses demokrasi. Artikel ini akan membahas demokrasi di Indonesia, proses demokrasi, sikap positif terhadap demokrasi, dan fungsi tanggung jawab warga negara dalam proses demokrasi.

Pengertian Negara Demokrasi

Demokrasi yang mempunyai sistem pemerintahan yang terdiri atas kehendak rakyat, diterapkan secara berbeda-beda oleh setiap negara yang menjalankannya. Dan demokrasi sebagai sistem pemerintahan biasanya sangat dipengaruhi oleh kekuatan yang berkuasa dalam suatu negara. Namun, biasanya ada pembagian kekuasaan pada lembaga-lembaga negara dan pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerahnya.
Adapun, prinsip-prinsip demokrasi secara umum, yaitu :

• Adanya lembaga perwakilan rakyat atau lembaga-lembaga negara yang mencerminkan kehendak rakyat. Di Indonesia, lembaga negara ini masing-masing adalah kembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif. (Baca juga: Lembaga Pelaksana Kedaulatan Rakyat)
• Adanya pemilihan umum untuk memilih kepala negara atau kepala pemerintahan, atau wakil rakyat yang duduk di lembaga-lembaga negara. Pemilihan umum yang diadakan berlangsung secara bebas.
• Adanya kekuasaan atau kedaulatan rakyat yang dilaksanakan oleh lembaga legisllatif negara kepada penyelenggara negara atau kepala pemerintahan atau lembaga eksekutif.
• Semua susunan lembaga negara, pemerintah pusat, pemerintah daerah, hubungan antara lembaga negara tersebut diatur oleh konsititusi atau UUD yang ada pada negara tersebut (baca : Ciri-Ciri Sistem Politik  )

Demokrasi yang dianut oleh Bangsa Indonesia adalah Demokrasi Pancasila. Demokrasi yang hanya dimiliki oleh Bangsa Indonesia sesuai dengan pandangan hidup atau falsafah hidup Bangsa Indonesia yang didapat dari kepribadian rakyat dan Bangsa Indonesia sendiri. Dasar-dasarnya termaktub dalam UUD 1945 sebagai konstitusi.
Prinsip-prinsip  Demokrasi Pancasila, yaitu :

1. Pemerintahan Indonesia berdasarkan hukum. Di mana kekuasaannya adalah tidak tak terbatas, diatur dalam UUD 1945, hukum juga berlaku bagi semua warga negara yang berada di wilayah Indonesia. (Baca juga: Perilaku Perwujudan Kedaulatan Rakyat)
2. Perlindungan terhadap hak asasi manusia. Termaktub dalam UUD 1945 pasal 28 sampai pasal 34. Selain itu sesuai dengan bunyi Pancasila sebagai dasar negara, sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Pengambilan keputusan atas dasar musyawarah. Hal ini berdasarkan sila keempat Pancasila dan UUD 1945 yang mengatur proses keputusan dan wewenang tugas lembaga-lembaga negara. Contoh pengambilan keputusan di tingkat negara adalah pembuatan UU dan RAPBN, diusulkan oleh Presiden dan dibahas terlebih dahulu untuk disetujui oleh DPR sebagai badan legislative. Begitu pula dengan keputusan keputusan lain, seperti pelaksanaan hukum (presiden berkonsultasi dengan Mahkamah Agung), penyelenggaraan negara (presiden bermusyawarah dengan para menteri), dan lain-lain.
4. Peradilan yang merdeka. Lembaga-lembaga peradilan yang berada di bawah MA, dan lembaga peradilan Mahkamah Konsitusi dan Komisi Yudisial, menjalankan fungsi, tanggung jawabnya berdasarkan UUD 1945. Peradilan-peradilan ini bersifat merdeka, artinya dalam pengambilan keputusan tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun, lembaga manapun, dan kekuasaan apapun.
5. Adanya partai politik dan organisasi politik. Hal ini juga diatur oleh UUD 1945. Partai politik dan organisasi politik merupakan perorangan atau kelompok yang akan mewakili rakyat di lembaga-lembaga negara. Selain itu, partai dan organisasi politik merupakan penyeimbang kekuasaan negara yang ada.

Baca juga artikel :

• Sistem Politik Demokrasi
• Sistem Demokrasi Liberal
• Asas-Asas Demokrasi Pancasila
• Bentuk-Bentuk Demokrasi

Proses Terbentuknya Demokrasi Pada Sebuah Negara

Pada hakikatnya, apapun sistem pemerintahan yang dianut suatu negara, tujuannya tetap sama, yaitu masayarakat yang adil dan sejahtera. Namun, tahapan mencapai masyarakat yang sejahtera bukan jalan yang mudah. Di sini, demokrasi sebagai sistem yang dianggap paling baik oleh masyarakatnya mengalalami berbagai perubahan dan ujian yang disebut proses demokrasi. Proses drmokrasi tersebut biasanya mencakup beberapa tahapan di bawah ini :

1. Tahap rezim otoriter dan keruntuhannya. Hamir semua negara demokrasi pernah mengalaminya. Dan atas kehendak rakyat, rezim otoriter akhirnya mengalami keruntuhan.
2. Tahap transisi. Tahapan demokrasi yang berada setelah rezim otoriter. Biasanya di tahap ini demokrasi banyak mengalami perubahan. Contohnya, Indonesia ketika melalui masa pemerintahan orde baru dan sistem pemerintahan orde lama, memasuki masa reformasi. Di masa reformasi banyak terjadi perubahan, termasuk perubahan / amandemen UUD 1945.
3. Tahap konsolidasi. Tahapan di mana semua lembaga negara, lembaga politik, dan penyelenggara negara berusaha mematuhi semua aturan yang berlaku dan saling bekerja sama.
4. Tahap kematangan tatanan politik demokrasi. Di mana semua lembaga negara, lembaga politik, penyelenggara pemerintahan sudah benar-benar mematuhi konstitusi yang berlaku dan sudah siap menuju masyarakat yang sejahtera.

Sikap Positif Warga Negara dalam Proses Demokrasi

Indonesia, sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, yaitu Demokrasi Pancasila, mengatur seluruh kehidupan bernegara berdasarkan konstitusi UUD 1945 dan berpedoman pada dasar negara Pancasila. Di dalamnya, tercantum semua hak, kewajiban, dan tanggung jawab warga negara dalam proses demokrasi. Proses menuju masyarakat sejahtera, atau proses mencapai tujuan nasional pembangunan yang tertulis dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 4.

Sebagai perwujudan kertelibatan warga negara dalam proses demokrasi, ada sikap positif dan sikap negatif. Dan tentu saja, sikap yang harus kita kembangkan adalah sikap positif. Maka di bawah ini adalah beberapa beberapa perwujudan sikap positif warga negara dalam proses demokrasi di Indonesia.

• Melaksanakan hak pilih dan dipilih dalam pemilihan umum

Meskipun hal ini merupakan hak, yang artinya apabila ada warga negara yang tidak menggunakan haknya, tetap akan lebih baik bila ini dilaksanakan. Karena hak pilih dan dipilih dalam fungsi pemilihan umum menentukan masa depan bangsa selama beberapa tahun ke depan, yang akan dirasakan pula oleh setiap warga negara.

• Menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan Republik Indonesia

Sesuai dengan UUD 1945, Indonesia adalah negara hukum. Maka bentuk perwujudan sikap positif warga negara Indonesia adalah selalu mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia di mana pun berada. Selain itu, karena pemerintah Republik Indonesia adalah pilihan rakyat melalui pemilihan umum, maka diterima dengan lapang dada. Apabila ada yang tidak sesuai dengan kehendak atau pun melanggar UU diproses sebagaimana mestinya melalui jalur hukum.

• Menyukseskan pemilihan umum

Pemilihan umum merupakan salah satu perwujudan pelaksanaan demokrasi. Oleh karena itu sebagai warga negara hendaknya ikut menyukseskan jalannya pemilihan umum. Selain menyukseskan dengan cara melaksanakan hak pilih dan dipilih, juga ikut mengawasi dan melaksanakan pemilihan umum sesuai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

• Bermusyawarah untuk mufakat

Musyawarah untuk mufakat adalah ciri khas Demokrasi Pancasila yang dianut Indonesia. Semua keputusan, dari berbagai tingkatan masyarakat, daan berbagai bidang, berdasarkan keputusan bersama dalam musyawarah. Keputusan ini bisa diambil jalan tengah dan dapat memuaskan berbagai pihak yang berkepentingan. Apabila keputusan bersama tidak dapat dilaksanakan, maka voting / pemilihan dengan suara terbanyak merupakan tahap akhir yang bisa ditempuh (baca : Cara Mengemukakan Pendapat)

• Saling mendukung dalam usaha pembelaan negara

Wilayah Indonesia mencakup wilayah yang sangat luas dengan bentuk berpulau-pulau, sehingga terkadang batas wilayah bisa dilanggar negara lain. Dalam usaha pembelaan negara, tidak menjadi tugas dan wewenang daerah. Namun menjadi tugas dan kewajiban yang diatur pemerintah pusat. Sebagai perwujudan sikap positif proses demokrasi di Indonesia, usaha pembelaan negara dilakukan semua warga negara. Daerah manapun yang membutuhkan pembelaan negara, maka seluruh rakyat Indonesia akan ikut berperan serta menghadapinya.

• Saling menghormati dalam kehidupan beragama

Bangsa Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman terbanyak di dunia. Keragaman tersebut dapat dilihat dari berbagai bentuk. Keragaman budaya, adat istiadat, bahasa, suku, ras, dan agama.  Salah satu upaya menjaga keutuhan NKRI  antar sesama yang berbeda tersebut harus saling menghargai dan saling menghormati. Sikap saling menghormati dalam kehidupan beragama merupakan sikap positif dalam demokrasi. Menghormati bukan berarti kita harus ikut dalam ibadah dan perayaan agama. Namun, saling memberi kesempatan kepada sesama pemeluk agama untuk menjalankan ibadah. Selain itu, tidak saling mengganggu antar sesama pemeluk agama. (Baca juga: Contoh Negara Kesatuan)

Fungsi Tanggung Jawab Warga Negara dalam Pelaksanaan Demokrasi

Di atas kita sudah menguraikan sedikti tentang demokrasi, proses demokrasi, dan sikap positif dalam proses demokrasi. Mengapa warga negara yang harus mengetahui fungsi tanggung jawabnya? Karena warga negaralah tujuan proses demokrasi dilaksanakan. Dan warga negaralah yang akan menikmati hasil dari proses demokrasi.
Fungsi tanggung jawab warga negara dalam proses demokrasi, yaitu :

1. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan sistem Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila adalah sistem yang telah disepakati bersama oleh para pendiri Bangsa Indonesia, dari berbagai kepentingan, kelompok / golongan, daerah, dan agama. Maka sebagai penerus estafet perjuangan bangsa mencapai tujuan nasional bangsa, fungsi tanggung jawab warga engara adalah melaksanakan Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila yang dilaksanakan dengan murni dan konsekuen. Bukan Demokrasi Pancasila yang dipilih-pilih dalam pelaksanaannya.

2. Bertanggung jawab atas pelaksanaan pemilu sesuai asas

Meskipun ada jenis-jenis pemilu, asas-asas pemilunya adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Setiap warga negara, suka tidak suka harus ikut bertanggungjawab atas pelaksanaan pemilu yang sesuai dengan asas yang telah disepakati. Setiap warga negara bertanggung jawab atas pelaksanaan pemilu yang berjalan lancar. Karena hasil pemilihan umum akan menentukan nasib Bangsa Indonesia beberapa tahun ke depan.

Bahkan jika didalami, hasil pemilihan umum akan mempengaruhi proses demokrasi dan seberapa cepat tujuan nasional pembangunan Indonesia akan tercapai, dan beberapa fungsi lainnya sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab atas pelaksanaan hukum pemerintahan RI, seperti telah dikemukakan sebelumnya secara berulang-ulang bahwa Indonesia adalah negara hukum. Maka tanggung jawab warga negara yang baik adalah melaksanakan hukum pemerintahan RI yang sudah disepakati oleh para pendiri Bangsa Indonesia dan para wakil rakyat yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum.
2. Bertanggungjawab atas usaha pembelaan negara, sama dengan perwujudan sikap positif proses demokrasi, tanggung jawab dalam bentuk-bentuk usaha pembelaan negara ada pada seluruh warga negara Indonesia. Satu wllayah / daerah yang mengalami kesulitan, maka tanggung jawab seluruh daerah / wilayah ikut membelanya.
3. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan Hak Asasi Manusia, di dalam UUD 1945, hak asasi manusia ditulis secara rinci. Tercantum dalam pasal dan ayat ejlas, apasa yang dilindungi oleh negara mulai dari pasal 28 sampai pasal 34. Tanggung jawab negara, berarti tanggung jawab warga negara. Karena dalam pelaksanannya HAM adalah melindungi seluruh warga negara dan rakyat Indonesia.
4. Bertanggungjawab utnuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan, setelah sejarah kemerdekaan Indonesia, bukan berarti tugas warga negara selesai. Perjuangan mempertahankan Indonesia dengan kemerdekaan jauh lebih berat. Banyak negara siap menguasai Indonesia, tidak hanya dalam bentuk fisik, oleh karena itu kemerdekaan ini harus dipertahankan dan diisi dengan perjuangan yang seharusnya tidak kalah semangat dengan ketika merebutnya.

Demikian artikel tentang fungsi tanggung jawab warga negara dalam proses demokrasi. Semoga mudah dipahami dan tentunya dilaksanakan, sebagai tanggung jawab kita kepada negara dan demokrasi.