Tidak lagi badan konstitusional tertinggi, MPR masih memegang peranan penting dalam proses politik. MPR meresmikan presiden dan wakil presiden, memiliki keputusan akhir dalam proses impeachment, dan tetap satu-satunya badan yang diizinkan untuk mengamandemen konstitusi. “Garis Besar Kebijakan Negara,” sebuah dokumen yang secara teoritis menetapkan pedoman kebijakan untuk lima tahun ke depan dan tunduk pada persetujuan MPR selama tahun-tahun Suharto, telah dihapus karena kandidat presiden yang bersaing diharapkan untuk menyajikan platform kebijakan mereka kepada publik selama Kampanye seperti perbedaan ketetapan MPR RI dengan keputusan MPR RI.
Kebijakan dan Pengelolaan MPR
MPR sekarang hanya terdiri dari anggota DPR dan DPD, setelah menjatuhkan “delegasi kelompok fungsional” yang tidak jelas sebagai bagian dari proses reformasi konstitusi. MPR dipimpin oleh seorang pembicara yang juga harus anggota DPR dan empat wakil pembicara, masing-masing dua dari DPR dan DPD. Di bawah Suharto, MPR adalah badan legislatif dengan sebanyak 1.000 anggota seperti syarat menjadi anggota MPR.
Itu bertemu setiap lima tahun untuk menentukan arah kebijakan Indonesia dan pemilihan umum Suharto sebagai presiden. Setelah Soeharto digulingkan, itu digunakan untuk memilih presiden dan wakil presiden dan terdiri dari anggota DPR, ditambah 200 delegasi legislatif yang ditunjuk dan lokal. Sekarang presiden dan wakil presiden dipilih dalam pemilihan langsung. Semua kursi, baik yang dipilih dan diangkat, tunduk pada lobi, pembentukan koalisi dan pembelian suara ilegal. Delegasi parlemen makan tidak diperlukan untuk mendukung partai-partai yang mereka wakili.
Perbedaan MPR dan MPRS
Sedangkan MPRS adalah salah satu lembaga yang didirkan oleh presiden Soekarno. Dimana berdiri selama periode tahun 1960 hingga 1965. Presiden mendirikan lembaga MPRS yang beranggtakan 616 orang kala itu. Ini adalah lembaga yang bersifat sementara dan bisa dibubarkan secara langsung oleh presiden seperti periodisasi konstitusi di Indonesia. Berikut 2 jenis perbedaan dari MPR dan MPRS:
1. Sifat
MPR bersifat resmi dan merupakan salah satu lembaga negara di Indonesia yang masih dipakai hingga saat ini sedangkan MPRS hanya bersifat sementara dan telah lama dibubarkan oleh presiden.
2. Fungsi
MPR berfungsi dalam perkembangan dan membantu pemerintahan Indonesia untuk tetap berkembang dan jaya sedangkan MPRS telah dihentikan baik fungsi dan tugasnya di lembanga pemerintahan. Kekuasaan legislatif diberikan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan majelis rendah, Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang sebelumnya memilih presiden dan wakil presiden, sekarang duduk bersama di DPR dan DPD tetapi mempertahankan kekuasaan terpisah yang terbatas pada bersumpah di presiden dan wakil presiden, mengamendemen konstitusi, dan memiliki keputusan akhir dalam proses impeachment. Kekuatan otoritas subnasional yang baru didesentralisasikan diabadikan dan diuraikan dalam konstitusi yang diamandemen. Banyak partai politik, seperti : Partai Demokrat (PD), Partai Golkar (Partai Golkar), dan Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P) memperoleh kursi DPR terbanyak di tahun 2009.
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah majelis tinggi, terdiri dari anggota DPR dan DPD dan memiliki peran dalam meresmikan dan mengimplikasikan presiden dan mengamandemen konstitusi tetapi tidak merumuskan kebijakan nasional; Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) (560 kursi, anggota yang dipilih untuk menjalani hukuman lima tahun), merumuskan dan meloloskan undang-undang di tingkat nasional; Dewan Perwakilan Daerah (DPD), peran yang secara konstitusional dimandatkan termasuk memberikan masukan legislatif kepada DPR tentang isu-isu yang mempengaruhi daerah (132 anggota, empat dari masing-masing dari 30 provinsi asli Indonesia, dua wilayah khusus, dan satu kabupaten khusus ibukota).