GuruPPKN.com

Terjadinya pemboman di Hirosima dan Nagasaki yang dilakukan oleh pihak Sekutu pada masa perang dunia kedua sebagai balasan atar dihancurkannya pelabuhan Pearl Harbour milik Sekutu membuat Jepang menderita keterpurukan dalam kekalahan yang luar biasa. Hingga membuat wilayah-wilayah yang diduduki oleh Jepang pada masa tersebut mengalami kekosongan kekuasaan, hal tersebut pun juga terjadi di Indonesia yang kemudian dimaanfaatkan oleh para tokoh-tokoh nasional untuk memproklamasikaan kemerdekaan. (baca juga: Pancasila sebagai Ideologi Nasional Bangsa Indonesia)

Bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito, Jepang pun memberikan janji yakni “kemerdekaan tanpa syarat” kepada bangsa Indonesia seperti yang tertuang dalam sebuah maklumat Gunseikan. Gunseikan sendiri merupakan Pembesar Tertinggi Sipil dari Militer Jepang yang berada seluruh Jawa dan Madura. Dokuritsu Junbii Chosakai atau dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat BPUPKI, yang merupakan badan bentukan pemerintah Jepang pada tanggal 1 Maret 1945. Berikut adalah penjelasan mengenai sejarah BPUPKI :

Latar Belakang

Badan tersebut dibentuk sebagai upaya pemerintah Jepang dalam mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia. BPUPKI  sendiri memiliki anggota 69 orang yang terdiri dari 62 orang anggota aktif yang merupakan tokoh utama pergerakan nasional dari semua daerah juga aliran, serta 7 orang anggota istimewa dari perwakilan pemerintah Jepang, namun wakil dari Jepang  hanya memiliki hak pasif atau tidak memiliki hak suara atau pendapat yang artinya perwakilan tersebut hanya menghadiri sidang BPUPKI sebagai pengamat saja. (baca juga: Hubungan Dasar Negara dengan Konstitusi Negara)

Yang kemudian BPUPKI menunjuk Dr. Kanjeng Raden Tumenggung (K.R.T.) Radjiman Wedyodiningrat sebagai ketua (kaicoo) wakil dari golongan nasionalis tua. Dan menunjuk perwakilan dari pihak jepang menjdai ketua muda (Fuku Kaicoo Tokubetsu Iin) Ichibangase Yosio dan juga Raden Pandji Soeroso sebagai pendamping. Selain dari BPUPKI, dibentuk pula  sebuah Badan yang mengurusi tata usaha yang memiliki 60 orang anggota. Badan tersebut dipimpin oleh Raden Pandji Soeroso (Zimokyoku Kucoo) dan diwakili oleh Mr. Abdoel Gafar Pringgodigdo dan Masuda Toyohiko (Jepang). (baca juga:  Demokrasi Orde Lama yang Berlangsung di Indonesia)

BPUPKI dalam pembentukannya memiliki tugas-tugas utama dalam proses kemerdekaan bangsa Indonesia berkaitan dengan segala aspek-aspek pendukung, seperti politik, ekonomi, tata pemerintahan, dan aspek lainnya yang diperlukan dalam upaya pembentukan negara yang merdeka. Sebagimana berikut diantaranya tugas-tugas yang dimiliki BPUPKI:

1. Melakukan penyelidikan mengenai usaha-usaha persiapan kemerdekaan
2. Melakukan penyusunan Dasar negara
3. Menyusun rancangan Undang-Undang Dasar
4. Melakukan persiapan Kemerdekaan indonesia
5. Melakukan penyusunan rancangan Falsafah negara

Sidang yang Pernah Dilaksanakan

Untuk memenuhi tugasnya dalam mendukung persiapan kemerekaan bangsa Indonesia, BPUPKI telah mengadakan dua kali persidangan resmi. Selain persidangan resmi BPUPKI pun juga mengadakan beberapa pertemuan lain yang tak resmi, yang diadakan oleh panitia kecil yang dibawahi BPUPKI, sebagaimana berikut sidang yang pernah diadakan oleh BPUPKI.

2.  Masa Diantara Dua Sidang

Pidato dari Ir. Soekarno yang dilaksanakan di hari terakhir sidang tersebut sekaligus mengakhiri masa persidangan BPUPKI yang pertama. Sebelum memasuki masa reses sidang atau sebuah periode jeda, maka dibentuklah suatu panitia kecil yang memiliki 9 anggota, yang disebut Panitia Sembilan yang dipimpin oleh Ir. Soekarno, yang memiliki tugas untuk mengolah usulan dari para anggota BPUPKI mengenai dasar negara Republik Indonesia. (baca juga: Nilai-Nilai Luhur Pancasila sebagai Dasar Negara)

Demi mengolah berbagai usulan dari konsep-konsep yang sebelumnya telah dikemukakan oleh para anggota BPUPKI dalam sidang. Berikut susunan anggota Panitia Sembilan diantaranya:

1. Ir. Soekarno (ketua)
2. Drs. Mohammad Hatta (wakil ketua)
3. Mr. Raden Achmad Soebardjo Djojoadisoerjo (anggota)
4. Mr. Prof. Mohammad Yamin, S.H. (anggota)
5. Kiai Haji Abdul Wahid Hasjim (anggota)
6. Abdoel Kahar Moezakir (anggota)
7. Raden Abikusno Tjokrosoejoso (anggota)
8. Haji Agus Salim (anggota)
9. Mr. Alexander Andries Maramis (anggota)

Sesudah terjadi perundingan antara kaum kebangsaan dan kaum keagamaan, maka digelar sebuah pertemuan kembali pada 22 Juni 1945 oleh Panitia Sembilan. Dalam pertemuan tersebut menghasilkan rumusan dasar negara Republik Indonesia yang dikenal sebagai Piagam Jakarta atau “Jakarta Charter“, yang juga disebut sebagai sebuah “Gentlement Agreement”. (baca juga: Manfaat Musyawarah dalam Kehidupan Sehari-hari–  Ciri-ciri Negara Demokrasi Secara Umum)

Piagam Jakarta sendiri berisi beberapa asas dan tujuan Indonesia Merdeka, sebagaimana berikut:

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab,
3. Persatuan Indonesia,
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada masa jeda sidang resmi BPUPKI, berlangsung sebuah persidangan tak resmi yang telah dihadiri oleh 38 orang anggota BPUPKI. Persidangan tersebut dipimpin oleh Ir.Soearno, dalam sidang tersebut membahas rancangan pembukaan UUD 1945 atau dalam bahasa Belanda Preambule. (baca juga: Manfaat UUD Republik Indonesia tahun 1945 bagi warga negara serta bangsa dan negara – Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam UUD 1945)

3.  Sidang resmi kedua BPUPKI (10 Juli-14 Juli 1945)

Persidangan BPUPKI yang kedua dilaksanakan pada 10 Juli 1945 hingga 14 Juli 1945. Dalam sidang kedua yang dilaksanakan oleh BPUPKI tersebut ada beberapa hal yang masuk menjadi bahasan utama oleh anggota sidang. Sebagaimana berikut diantaranya pokok yang menjadi bahasan dalam sidang tersebut:

1. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,
2. Kewarganegaraan Indonesia, (baca juga: Pengertian Status Kewarganegaraan Menurut Para Ahli)
3. Rancangan Undang-Undang Dasar,
4. Ekonomi dan keuangan,
5. Pembelaan negara, serta
6. Pengajaran atau pendidikan. (baca juga: Pentingnya Pendidikan Bagi Manusia)

Dalam persidangan tersebut anggota BPUPKI dibagi kedalam beberapa panitia kecil. Panitia-panitia kecil tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Ir. Soekarno,
2. Panitia Pembelaan Tanah Air yang diketuai oleh Raden Abikusno Tjokrosoejoso, dan
3. Panitia Ekonomi dan Keuangan yang diketuai oleh Drs. Mohammad Hatta.

Dalam sidang panitia Perancang Undang-Undang Dasar pada 11 Juli 1945, membahas mengenai pembentukan panitia kecil lagi yang berada di bawahnya. Yang memiliki tugas secara khusus untuk merancang isi dari Undang-Undang Dasar. Berikut panitia kecil dibawah panitia perancang Undang-Undang Dasar, diantaranya:

1. Prof. Mr. Dr. Soepomo (ketua panitia kecil)
2. Mr. KRMT Wongsonegoro (anggota)
3. Mr. Raden Achmad Soebardjo Djojoadisoerjo (anggota)
4. Mr. Alexander Andries Maramis (anggota)
5. Mr. Raden Panji Singgih (anggota)
6. Haji Agus Salim (anggota)
7. Dr. Soekiman Wirjosandjojo (anggota)

Kemudian pada 13 Juli 1945, panitia Perancang Undang-Undang Dasar mengadakan sidang kembali guna membahas hasil kerja panitia kecil yang dibawahinya untuk merancang isi dari Undang-Undang Dasar. Pada 14 Juli 1945, BPUPKI menerima laporan dari panitia Perancang Undang-Undang Dasar dalam sidang pleno. Laporan tersebut membahas berkenaan dengan rancangan Undang-Undang Dasar yang memuat beberapa masalah pokok, diantaranya:

1. Pernyataan mengenai Indonesia Merdeka
2. Pembukaan Undang-Undang Dasar
3. Batang tubuh Undang-Undang Dasar

Setelah tugas-tugas utama BPUPKI telah diselesaikan dengan baik, maka pada 7 Agustus 1945 secara resmi badan tersebut dibubarkan yang kemudian digantikan oleh PPKI sebagai pelaksana dari persiapan kemerdekaan. (baca juga: Upaya Menjaga Keutuhan NKRI – Bhinneka Tunggal Ika; Sejarah, Peran dan Konsep)