BPK yang merupakan lembaga negara badan pemeriksa keuangan republik indonesia yang memiliki peran penting dalam keuangan Indonesia dalam pembagian keuangan, pengatur keuangan, dan sangat dibutuhkan sekali oleh negara. Untuk melakukan pekerjaan secara maksimal BPK sendiri memilik tugas dan fungsi BPK masing-masing agar semua pengatur pemeriksa keuangan republik Indonesi berjalan dengan lancar . (baca : fungsi negara)
Berikut adalah beberapa tugas dan fungsi BPK dalam pemeriksaan keuangan negara :
Tugas
Tugas pertama dari BPK adalah melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga Negara. Melalui poin ini, maka kita dapat menyimpulkan bahwa setiap elemen pemerintahan, berupa lembaga Negara dan jga lembaga pemerintahan merupakan wilayah pemeriksaan BPK, dimana BPK memiliki kewajiban untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan di tiap-tiap instansi dan lembaga pemerintahan.
Segala sesuatu yang berhubungan dengan pegelolaan keuangan wajib diserahkan kepada BPK, apalagi pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh lembaga dan juga instansi instansi milik Negara. Selain itu, BPK juga memilki tugas yang penting untuk melakukan pemeriksaan kinerja dari tiap-tiap lembaga dan juga instansi pemerintahan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan. Jadi, BPK dapat melakukan pemeriksaan terhadap, misalnya bendahara Negara yang mengatur keuangan Negara, ataupun pejabat di instansi-instansi pemerintah yang memiliki kewenangan melakukan pengelolaan keuangan di instansi pemerintahan tersebut.
Tentu saja ketika selesai melakukan proses pemeriksaan, BPK akan melakukan langkah berikutnya, yaitu melakukan proses pembahasan atas temuan pada instansi yang diperiksa. Hal ini nantinya berkaitan dengan banyak aspek, seperti kinerja keuangan dari suatu instansi pemerintah, bahkan bisa saja hasil temuan BPK ini menjadi salah satu dasar munculnya kasus- kasus korupsi atau penggelapan uang yang terjadi pada instansi-instansi pemerintahan tertentu. maka dari itu, BPK adalah salah satu lembaga Negara yang sangat penting, terutama dalam hal pemeriksaan kondisi keuangan Negara.
BPK memiliki tugas, atau yang bisa juga kite sebut dengan istilah wewenang untuk menentukan objek pemeriksaan keuangan. Ya, dengan wewenang ini, maka BPK dapat menentukan instansi mana saja yang menjadi objek pemeriksaan, dan objek mana saja yang tidak termasuk ke dalam daftar objek pemeriksaan BPK.
Tugas lainny ayang tidak kalah penting dari lembaga BPK ini adalah melakukan perencanaan dan juga pelaksaan dari proses pemeriksaan keuangan Negara. Jadi, BPK memegang penuh kendali terhadap kapan mereka akan melakukan pemeriksaan terhadap instansi tertentu megnenai hal pengelolaan keuangan Negara. Selain itu, BPK juga memiliki wewenang khusus untuk menentukan waktu dan juga metode – metode apa saja yang akan digunakan oleh BPK dalam melakukan proses pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan tersebut.
Ketika BPK akan memeriksa suatu lembaga pemerintahan terkait dengan pengelolaan dan juga tanggung jawab keuangan di dalam instansi tersebut, maka tentu saja BPK tidak hanya bisa mengandalkan hasil temuan secara fisik saja, seperti penhitungan uang dan asset, namun juga membutuhkan data sekunder, berupa keterangan dan juga data-data tambahan yang diterbitkan oleh instansi terkait, yang mendukung proses pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan dan juga tanggung jawab keuangan dari instansi pemerintahan tersebut.
Ya, BOK memiliki tugas, atau tepatnya sebuah wewenang untuk memeriksa secara fisik jumlah uang, asset dan juga barang-barang milik Negara, yang dikelola dan menjadi tanggung jawab oleh instansi terkait. BPK akan melakukan pemeriksaan langsung pada lokasi penyimpanan uang, asset dan juga barang tersebut, dan menghitungnya secara teliti, sehingga diperoleh hasil yang akurat, sah dan juga dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kode etik dan juga protocol yang berlaku pada instansi pemerintahan tersebut dan juga BPK itu sendiri.
Sebagai lembaga tertinggi Negara yang mengatur mengenai pemeriksaan pengelolaan dan juga tanggung jawab keuangan Negara, maka dari itu, BPK pun juga memiliki satu wewenang yang sangat penting, yaitu untuk menetapkan standar pemeriksaan keuangan Negara. Standar pemeriksaan keuangan ngara ini berkaitan dengan metode, kode etik, serta objek pemeriksaan yang akan diperiksa oleh lembaga BPK ini.
Seperti sudah disinggung sebelumnya, proses pemeriksaan lembaga dan instansi pemerintahan, apalagi pemeriksaan dalam hal keuangan tentu saja tidak sembarangan. Untuk itu, dibutuhkan protocol serta kode etik tertentu yang dapat membantu semua pihak, baik pihak BPK maupun pihak instansi atau lembaga pemerintahan yang akan diperiksa tidak dirugikan. Karena itulah BPK memiliki wewenang untuk menerbitkan kode etik pemeriksaan, sehingga setiap hal yang dilakukan oleh BPK sudah memiliki payung hukum dan tidak melanggar kode etik yang sudah ditetapkan.
BPK juga diberi wewenang untuk melakukan perekrutan tenaga ahli professional yang dapat membantu BPK dalam melakukan proses pemeriksaan pengelolaan keuangan tersebut. Tenaga professional tersebut kemudian akan bekerja dengan membawa nama BPK, serta akan tunduk terhadap protocol dan juga kode etik BPK itu sendiri.
Fungsi
Ya, ibarat perusahaan, Negara merupakan salah satu perusahaan yang sangat besar bukan? Tentu saja sebuah perusahaan besar, yang menghasilkan banyak transaksi membutuhkan sebuah auditor khusus. Disinalah peran BPK bagi Negara Indonesia. BPK memiliki fungsi yang mirip seperti auditor, dimana BPK memiliki fungsi yang sangat penting dalam melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan juga tanggung jawab keuangan Negara. Perlu diketahui, keuangan Negara tentu saja telah menghasilkan berbagai macam transaksi, dan semua transaksi tersebut tentu harus dilakukan secara bertanggung jawab. Disinilah BPK berperan untuk memeriksa kegiatan tersebut.
Selain memiliki fungsi yang sangat penting untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan Negara, BPK juga memiliki fungsi lainnya yang tidak kalah penting, yaitu melakukan proses pengawasan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan Negara. Setiap pengelolaan dan penggunaan dari uang Negara wajib diawasi oleh lembaga keuangan Negara yang satu ini. (baca : fungsi APBN)
[accordion]
[toggle title=”Baca juga artikel ppkn lainnya :”]
[/toggle]
[/accordion]
Badan usaha berdasarkan wilayah negara adalah badan usaha yang mana didalamnya dapat dikelompokkan dari asal…
Pemerintahan suatu negara memiliki banyak lembaga yang bertanggung jawab atas berbagai aspek administrasi negara. Lembaga-lembaga…
Para pendiri bangsa telah berkomitmen untuk mewujudkan cita-cita besar bangsa Indonesia, salah satu wujud komitmen…
Dari sudut pandang etimologi, kata "Otonomi" berarti mengatur sendiri atau memerintah sendiri. Pengertian Otonomi Daerah dapat…
Komitmen di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai "Tanggung jawab", perilaku bertanggung jawab dapat…
Pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik…