GuruPPKN.com

Demokrasi parlementer secara singkat diartikan sebagai sistem demokrasi yang dikelola oleh parlemen sehingga Presiden sebagai kepala negara hanya bertindak sebagai pengawas kinerja parlemen. Parlemen sendiri menurut KBBI adalah badan yang terdiri atas wakil- wakil rakyat yang dipilih dan bertanggung jawab atas perundang-undangan dan pengendalian anggaran keuangan negara; dewan perwakilan rakyat. Jadi, dapat diartikan bahwa demokrasi parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan yang parlemennya memiliki peranan penting dalam pemerintahan. (baca juga : Asas Pokok Demokrasi, Asas Ius Soli di Indonesia)

Pada demokrasi parlementer, kewenangan dalam mengangkat perdana menteri dan menjatuhkan pemerintahan sepenuhnya di tangan parlemen. Menjatuhkan pemerintahan oleh parlemen dilakukan dengan mengeluarkan mosi tidak percaya. Mosi tidak percaya adalah semacam wewenang parlemen yang menyatakan bahwa wakil rakyat tidak memercayai kinerja pemerintah sehingga pemerintah harus rela turun dari jabatannya. (baca juga : Ciri Pemerintahan Demokrasi, Sistem Demokrasi di Indonesia)

Terdapat cukup banyak negara yang menganut pemerintahan dengan sistem parlementer seperti Inggris, Jepang, Malaysia, Singapura, Belanda, dan sebagainya. Di negara- negara tersebut sistem parlementer dianggap sudah tepat karena mampu menyalurkan aspirasi rakyat, apalagi jika rakyat berkeinginan menjatuhkan pemimpinnya. Maka anggota parlemen yang bergerak untuk menentukan layak atau tidaknya hal tersebut dilakukan. Beberapa ciri-ciri demokrasi parlementer diantaranya adalah

1.Presiden Sebagai Kepala Negara, Perdana Menteri sebagai Kepala Pemerintahan

Dalam sistem parlementer presiden sebagai kepala negara hanya bertindak sebagai kepala negara yang mengawasi tanpa memiliki kewenangan apapun atas tindakan pemerintah. Tindakan dan kewenangan untuk menjalankan pemerintahan sepenuhnya berada di tangan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan.

2. Eksekutif Bertanggung jawab pada Legislatif

Lembaga eksekutif bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya kepada legislatif (parlemen). Pelaporan dan semua kewenangan atas keputusan harus melalui legislatif terlebih dulu. Jika hal yang hendak dijalankan tidak mendapatkan izin dari legislatif maka mutlak harus dijalankan sesuai perintah parlemen.

3. Kekuasaan Eksekutif dapat Dijatuhkan Oleh Legislatif

Pejabat dan menteri maupun presiden tidak memiliki kewenangan apapun dalam hal jabatan. Dapat diartikan bahwa jabatan- jabatan tersebut dapat dengan mudah digeser atau dijatuhkan hanya dengan keputusan rapat parlemen yang bertindak sebagai lembaga legislatif. (baca juga : Tugas dan dan Fungsi MPR di Indonesia, Hak dan Kewajiban Warga Negara)

4. Hak Prerogatif Dimiliki Perdana Menteri

Hak prerogatif perdana menteri adalah hak istimewa yang dimiliki seorang perdana menteri mengenai hukum dan undang- undang diluar kekuasaan badan perwakilan. Pada sistem parlementer, perdana menteri memiliki hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan pejabat atau menteri yang memimpin departement dan non departement.

5. Eksekutif Ditunjuk oleh Legislatif

Eksekutif yang bertindak membantu kerja presiden dalam tata pemerintahan ditunjuk berdasarkan keputusan legislatif. Parlemen yang berwenang menentukan siapa yang berhak menduduki jabatan di lembaga eksekutif presiden. Presiden sendiri dipilih berdasarkan seleksi menurut undang-undang yang berlaku di negara tersebut.

6. Menteri Bertanggungjawab pada Legislatif

Kebijakan seorang menteri selain harus melalui izin dari lembaga legislatif juga harus dipertanggungjawabkan kepada pihak legislatif. Hal inilah yang terkadang menimbulkan semacam kesenjangan kekuasaan. Kesenjangan kekuasan yang dimaksud disini adalah berkurangnya penghargaan kinerja dari kedua lembaga tersebut. Bahkan dapat terjadi silang pendapat dan saling melempar tanggung jawab. Akibatnya, rakyat yang menanggung risikonya dengan berlama- lama menunggu keputusan keduanya. (baca juga : Fungsi Lembaga Peradilan, Pengertian Naturalisasi)

Kelebihan dan Kekurangan Sistem Parlementer

Menurut analisis ilmu politik di beberapa negara menilai sistem pemerintahan parlementer lebih baik dibandingkan dengan presidensiil. Hal tersebut dikarenakan parlementer setidaknya berasal dari banyak suara anggota parlemen, berbeda dengan sistem presidensiil yang hanya berasal dari aturan perseorangan yaitu presiden.

Sistem parlementer memiliki seorang presiden dan seorang perdana menteri. Keduanya berwenang menjalankan pemerintahan, hanya saja presiden tidak memiliki fungsi selain sebagai kepala negara. Tidak ada bentuk pemisahan kekuasaan yang jelas antara eksekutif dan yudikatif. Oleh sebab itu, antara keduanya seringkali terjadi ketidakseimbangan yang memunculkan kesenjangan pendapat. (baca juga : Fungsi Dasar Negara, Fungsi Pokok Pancasila)

Pada sistem pemerintahan parlementer kefleksibilitasdan tanggapan kepada rakyat dinilai lebih baik dari pada sistem presidensiil. Hanya saja parlementer lebih sering mengalami pemerintahan yang kurang stabil. Beberapa kelebihan dan kekurangan sistem pemerintahan parlementer akan dibahas pada paparan berikut,

Kelebihan sistem pemerintahan parlementer

• Tanggung jawab pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jelas tertera
• Pengambilan keputusan lebih sedikit memakan waktu, dikarenakan keputusan diambil oleh parlemen yang notabene ber-anggota banyak.
• Penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif menghasilkan kebijakan yang cepat diputuskan. Hal tersebut dikarenakan kedua lembaga masih berasal dari satu partai.
• Pengawasan ketat dari parlemen menyebabkan kabinet berhati-hati dalam menjalankan sistem pemerintahan.

Baca juga :

• Kelebihan Indonesia di Mata Dunia
• Implementasi Nilai Nilai Pancasila

Kelemahan sistem pemerintahan parlementer

• Kedudukan badan eksekutif tidak dapat ditentukan masa jabatannya. Hal tersebut dikarenakan kabinet dapat bubar sewaktu- waktu sesuai keputusan anggota parlemen.
• Anggota parlemen kemungkinan besar bisa terpilih menjadi badan eksekutif. Alasannya, parlemen merupakan kaderisasi bagi jabatan eksekutif. Ketika seseorang dinilai berpengalaman menjalankan tugasnya selama menjabat anggota parlemen maka dengan otomatis tiket menuju anggota eksekutif presiden dimilikinya.
• Parlemen dapat dikendalikan oleh kabinet apabila anggota kabinet berasal dari anggota parlemen dan bernaung dari partai yang sama atau partai mayoritas. Pengaruh anggota kabinet yang semula menjadi anggota parlemen sangat menentukan persoalan ini.
• Badan eksekutif atau kabinet bergantung pada dukungan terbanyak dari parlemen. Maka dari itu, sewaktu- waktu kabinet bisa saja dijatuhkan oleh parlemen.

Pembatasan Wewenang Presiden Dalam Sistem Parlementer

Sistem pemerintahan parlementer memiliki pembeda atau batas yang jelas antara kepala pemerintahan dan kepala negara. Kepala pemerintahan yang ditugaskan kepada perdana menteri harus mengelola segala hal yang berkaitan dengan aspek pemerintahan sesuai dengan anjuran parlemen. Kepala negara yaitu presiden ditunjuk dengan kewenangan dan kekuasaan yang sedikit dan terbatas (seremonial). (baca juga : Demokrasi Terpimpin, Ciri Ciri Masyarakat Madani)

Beberapa sistem parlemen terkadang juga memiliki presiden terpilih yang memiliki banyak kekuasaan dan kewenangan terkait perannya sebagai kepala negara, keseimbangan sistem seperti ini hanya terdapat di negara- negara tertentu yang masih menghargai kinerja kepala negara agar tidak hanya sekadar mengawasi jalannya pemerintahan.

Baca artikel terkait : Ciri Ciri Masyarakat Politik, Ciri Ciri Sistem Politik
Demikian pembahasan mengenai sistem pemerintahan parlementer. Semoga bermanfaat !