GuruPPKN.com

Setiap penyelenggaraan pemerintahan, dan semua individu yang terkait di dalamya meyakini dan mengimani adanya Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan terhadap tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian diskriminasi, penyelewengan, dan segala bentuk ketidakadilan dapat dihindari. Nilai sila pertama ini akan menjiwai seluruh sila lain dan seharusnya menjiwai seluruh aktivitas penyelenggraan pemerintahan. Nilai-nilai tersebut diimplementasikan dalam penyelenggaraan peemerintahan sebagai berikut:

1. Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sehingga melahirkan pelaksanaan semua kewajiban dan larangannya, pada setiap individu penyelenggraaan negara, sesuai agama dan kepercayaan masing-masing.
2. Keyakinan terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa dan selalu mengawasi semua perbuatan kita di dunia, untuk dipertanggungjawabkan kelak di akhirat.
3. Pengakuan adanya kausa prima (sebab pertama) yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Berarti bahwa segala sesuatu di dunia ini ada, karena diciptakan oleh tuhan Yang Maha Esa.
4. Penyelenggaraan pemerintahan harus menjamin semua penduduk Indonesia (warga negara Indonesia dan warga negara asing) untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayanannya. (baca : Pengertian Status Kewarganegaraan)
5. Tidak memaksa warga negara untuk memeluk agama tertentu, tetapi diwajibkan memeluk agama sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. DI mana saat ini ada lima agama yang diakui keberadaannya, ditambah dengan aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
6. Atheisme atau ajaran yang tidak mempercayai adanya Tuhan Yang Maha Esa dilarang di Indonesia. Oleh karena dilarang, maka tidak diperkenankan seorang pun warga negara Indonesia yang menganut paham tersebut.
7. Penyelenggaraan pemerintahan menjamin berkembang dan tumbuhnya kehidupan beragama, toleransi antar umat dalam beragama. Toleransi di sini terutama dalam hal membiarkan pemeluk agama lain untuk menjalankan ibadahnya.
8. Memberikan fasilitas untuk meningkatkan iman dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esau mat beragama. Misalnya, dengan ikut menumbuhkan kegiatan beragama, menetapkan hari libur nasional untuk hari-hari besar agama,menyiarkan siaran meningkatkan iman dan takwa 5 agama yang diakui dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan sebagainya.
9. Menjadi fasilisator atau mediator ketika terjadi konflik antar umat beragama dengan tidak memihak agama mana pun. Hal ini penting bagi penyelenggraaan pemerintahan, agar kesatuan dan persatuan tetap terjaga.

Penyelenggara pemerintahan harus mempunyai nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan demikian, penyelenggara akan mengakui adanya martabat manusia, adil terhadap manusia, dan tidak lupa untuk bersikap baik dengan lingkungan alam. Nilai Pancasila yang sepenuhnya dimiliki oleh penyelenggraan pemerintahan akan membawa kesejahteraan bagi semua yang berada di bawah pemerintahannya. Masyarakat adil dan makmur akan tercipta dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan. Nilai sila kedua Pancasila, diimplemantsikan dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut:

1. Memahami bahwa manusia sebagai makhluk Tuhan yang universal, sehingga penyelenggara pemerintah akan menempatkannya sesuai hakikat. Tidak merendahkan, tidak diskriminatif, dan selalu mengakui persamaan derajat sesama manusia menjadi ciri khasnya.
2. Penyelenggaraan pemerintahan akan memperlakukan seluruh warga negara dan penduduk yang tinggal di wilayahnya dengan adil. Tidak ada sikap pilih kasih dalam berbagai kegiatan dan kebijakan yang diambil. Semua didasarkan keadilan. Misalnya, pembangunan dan hasilnya yang dapat dinikmati semua penduduk di daerah maupun kota. Di daerah terjangkau maupun daerah terpencil. Sehingga, contoh konflik sosial dalam masyarakat yang dapat menghadirkan masalah baru juga akan ditiadakan.
3. Memahami banwa manusia mempunyai daya cipta, daya rasa, dan daya karsa yang tidak sama dengan makhluk lain.
   Penyelenggraan pemerintahan akan berusaha menyalurkan semua potensi yang dimiliki masyarakatnya ke arah yang lebih baik. Dengan daya cipta dan daya karsa tersebut, manusia juga diarahkan untuk mencintai lingkungan, dan peduli terhadap sesama manusia.
4. Mengakui adanya martabat manusia. Ini penting karena dengan mengakui adanya martabat manusia, maka sikap terhadap orang lain juga akan lebih baik dan tidak lagi merendahkan.
5. Menjunjung tinggi bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan harus dihapuskan dari atas dunia, terutama negara Indonesia. Ini juga menjadi nilai landasan penyelenggraan pemerintahan agar amanat menjalankan tugasnya dan tidak semena-mena terhadap orang lain.
6. Penyelenggara pemerintah harus dapat mewujudkan keadilan dalam peradaban yang kuat. Dapat bijaksana dalam mengambil kebijakan dan sikap terhadap segala masalah yang terjadi dalam negara. Artinya, penyelenggara pemerintah Indonesia juga tidak pasif terhadap segala penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat.

Nilai dari sila kedua ini menjadi jiwa untuk sila-sila Pancasila selanjutnya. Penyelenggara pemerintahan akan dapat menerapkan nilai persatuan dan kesatuan, kerakyatan, dan keadilan, apabila nilai sila pertama dan kedua dapat bermakna bagi mereka.

Persatuan Indonesia adalah persatuan yang mencakup seluruh wilayah Indonesia dan seluruh suku, rasa dan agama yang mendiami seluruh wilayah tersebut. Bangsa yang memiliki keanekaragaman yang banyak seperti Indonesia, tentu sulit untuk membangun apabila tidak diiringi sikat persatuan dan kesatuan. Penyelenggaraan pemerintah yang tidak mengimplementasikan nilai persatuan juga sulit untuk berkomunikasi dengan masyarakatnya. Sehingga seluruh kebijakan dan rencana yang dibuat tidak dapat terlaksana. Makna nilai sila persatuan Indonesia dalam penyelenggarana pemerintahan, antara lain:

1. Mengakui adanya Bhinneka Tunggal Ika. Tugas pemerintahan dalam hal ini adalah melakukan pembinaan dan fasilitator terhadap semua perbedaan yang ada, agar menjadi satu kesatuan yang bersifat maju. Keanekaragaman diolah menjadi sebuah kekayaan Bangsa Indonesia yang bersifat membangun, bukan merusak keutuhan bangsa.
2. Penyelenggaraan pemerintahan harus mempunyai nilai pengertian asionalisme. Nilai yang menganggap kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Bangga menjadi Bangsa Indonesia. Bangsa yang bangga dengan bangsanya sendiri akan menjadi bangsa yang besar dan lebih dihargai di kalangan bangsa-bangsa di dunia.
3. Cinta bangsa dan tanah air. Merupakan bagian dari nilai dan rasa nasionalisme. Penyelenggaraanan pemerintah dapat menciptakan dan mensosialisaikan rasa cinta bangsa dan tanah air Indonesia. Cinta terhadap tanah air dan bangsa Indonesia, yang akan membuat semua warga negara dengan segala prestasi dan kemampuan yang dimilikinya di mana pun mereka berada akan kembali ke Indonesia. Mereka akan mengabdikan seluruh hidup dan ilmu yang dimiliki untuk kejayaan Bangsa Indonesia.
4. Menggalang persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia. Sebagai perwakilan dan tokoh bangsa yang dipercaya oleh rakyat untuk membuat rencana dan kebijakan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, maka pemerintahan dapat mengajak semua pihak untuk selalu bersatu. Pemerintah dapat menghimbau semua komponen bangsa agar dapat bersatu. Dan apabila terjadi pertikaian, pemerintah menjadi mediator untuk menyelesaikan pertikaian demi terjaganya persatuan Indonesia.
5. Penyelenggaraanan pemerintah, menghilangkan penonjolan kekuatan dan kekuasaan berdasarkan suku, keturunan, dan warna kulit. Penyelenggara pemerintah, dapat diambil dari semua komponen bangsa sesuai kemampuan dan prestasinya untuk Indonesia. Bukan kekuasaan yang berdasarkan keturunan atau suku tertentu.
6. Setelah memahami semua nilai persatuan Indonesia, penyelenggaraan pemerintahan menumbuhkan nilai rasa senasib dan sepenanggungan di antara rakyat Indonesia. Siapapun, apapun suku, ras, dan agamanya, serta di wilayah manapun dia berada harus dibela . Tentu saja sesuai aturan dan ketentuan hukum yang berlaku. (baca : Faktor Pendorong dan Penghambat Integrasi Nasional)

Nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila mengandung makna demokrasi, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat dan musyawarah dalam setiap keputusan. Nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan Pemerintahan sila keempat dalam penyelenggara pemerintahan, yaitu:

1. Mengakui adanya nilai kedaulatan berada di tangan rakyat sebagai ciri-ciri negara demokrasi. Pemerintahan yang berasal dari rakyat, di mana semua penyelenggaraan pemerintahan adalah wakil-wakil rakyat yang dipilih melalui proses pemilihan umum. Pemerintahan oleh rakyat, karena penyelenggara pemerintah adalah wakil rakyat, hendaknya menyuarakan kepentingan rakyat secara umum, bukan menyuarakan kepentingan golongan / kelompok maupun pribadi. Pemerintah untuk rakyat, semua kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara pemerintah yang sebenarnya adalah wakil rakyat bertujuan untuk rakyat. Sebesar-besarnya dengan tujuan kesejahteraan rakyat.
2. Pemimpin penyelenggara pemerintahan dari level paling bawah sampai level paling tinggi adalah seseorang yang dapat membuat kebijakan berdasarkan kebijaksanaan yang dilandasi oleh akal sehat. Bukan pemimpin yang tidak dapat menerima usul dan kritik dari rakyat yang memilihnya.
3. Dalam penyelenggara pemerintahan, semua warga negara Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kweajiban yang sama. Misalnya, dalam fungsi pemilu, semua warga negara yang sudah memenuhi syarat mempunyai hak dipilih (pemilih aktif) maupun hak memilih (pemilih pasif).
4. Di setiap keputusan, penyelenggaraan pemerintahan selalu berdasarkan manfaat musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam tingkat tertinggi musyawarah dilakukan oleh wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga-lembaga negara yang ada, terutama DPR. Musyawarah mufakat lebih utama dan didahulukan daripada keputusan cara lain. Dimana dalam musyawarah setiap orang berhak menyuarakan pendapat dan usulannya dan peserta harus saling menghargai.
5. Gotong royong juga merupakan nilai yang harus dianut oleh penyelenggaraan pemerintahan. Gotong royong dimaksud adalah semua penyelenggara pemerintahan mempunyai tujuan yang sama, sehingga harus secara bersama, bersatu, agar tujuan dapat terlaksana dengan segera.

Artikel Lainnya:

• Pancasila di Era Reformasi
• Penerapan Pancasila dalam Kehidupan
• Proses Perumusan Pancasila Sebagai Dasar Negara
• Tokoh Perumusan Pancasila

Perwujudan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia meliputi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, keadilan juga harus mencakup semua bidang kehidupan seperti sosial, ekonomi,ideologi, politik, sosial dan kebudayaan. Maka nilai-nilai sila kelima Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan, meliputi :

1. Kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia yang bersifat dinamis, selalu berubah menuju lebih baik dan bergrak semakin cepat sesuai perkembangan zaman. Penyelenggara pemerintahan harus mewujudkan yang demikian, dengan pembangunan yang merata sampai ke pelosok-pelosok daerah dan perbatasan degan negara lain.
2. Seluruh sumber daya alam dan kekayaan alam yang dimiliki Bangsa Indonesia, menjadi milik negara, dan dipergunakan sebaik-baiknya untuk kebahagiaan bersama. Pelaksanaanya diatur oleh pemerintah daerah sesuai potensi dan kemampuan masing-masing daerah.
3. Penyelenggaraan pemerintahan melindungi segenap Bangsa Indonesia agar masing-masing dapat bekerja dan ikut membangun Indonesia sesuai bidangnya masing-masing. Misalnya, dengan memfasilitasi ketrampilan dan fasilitas umum untuk orang-orang yang cacat. Jika mereka diberi kesempatan dan ketrampilan yang sesuai kemampuan mereka, maka mereka juga dapat ikut membangun negeri.
4. Cita-cita masyarakat yanga adil dan makmur berusaha diwujudkan oleh penyelenggara pemerintahan. cita-cita tersebut tidak hanya mencakup tujuan secara fisik / materil, tetapi juga mencakup spiritual.
5. Penyeleggara peemrintahan mempunyai prinsip yang cinta akan kemajuan dan pembangunan. Dengan demikian, tidak akan terjadi penyelewengan dalam pelaksanaan pembangunan tersebut.
6. Nilai keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta dengan menjunjung penghormatan terhadap hal orang lain. Pada akhirnya akan membuat semua warga negara juga akan saling menghargai. (baca : Hak dan Kewajiban Warga Negara)