Categories: Negara

Fungsi Negara Secara Umum dan Teori Para Ahli

Suatu negara memiliki fungsi yang merupakan suatu gambaran terkait hal-hal apa saja yang dilakukan negara tersebut dalam mencapai setiap tujuannya. Jadi bisa juga dikatakan bahwa fungsi negara adalah tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh negara yang bersangkutan. Lalu apa sajakah fungsi dari suatu negara? Sebelum mengetahui apa sajakah fungsi-fungsi suatu negara baik itu berdasarkan pendapat para ahli maupun secara umum, ada baiknya jika kita mengetahui terlebih dahulu tentang apakah pengertian atau definisi dari sebuah negara.

Negara merupakan suatu bentuk organisasi kekuasaan yang dibentuk guna melaksanakan tugas-tugas tertentu. Negara adalah sebuah wilayah atau daerah yang berada di permukaan bumi yang memiliki kekuasaan baik dalam bentuk politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun kekuatan militer yang pelaksanaan kekuasaan tersebut dilakukan oleh pemerintahan yang ada di  tersebut. Negara juga bisa dikatakan sebagai suatu daerah atau wilayah yang secara independent memiliki aturan-aturan serta macam macam norma atau sistem yang berlaku bagi setiap individu yang ada atau tinggal di wilayah tersebut.

Syarat pembentukan suatu darah 

1. Syarat Primer

Yang menjadi syarat primer atau unsur konstitutif terbentuknya suatu negara diantaranya adalah Rakyat merupakan sekelompok atau sekumpulan manusia baik yang hidup menetap maupun sifatnya hanya sementara dalam suatu wilayah tertentu yang tunduk pada kekuasaan yang ada di wilayah tersebut. Rakyat juga merupakan unsur yang paling utama berdirinya suatu negara, karena rakyatlah yang memiliki cita-cita serta harapan negara yang bersangkutan.

2. Wilayah

Bagian yang ada dipermukaan bumi baik itu berupa daratan, lautan maupun udara yang menjadi kekuasaan dari suatu negara. Pemerintahan yang berdaulat.

  • Pemerintahan yang berdaulat merupakan sistem pemerintahan yang sah dan diakui oleh rakyat, di mana pemerintahan yang berdaulat memiliki kekuasaan yang penuh dalam mengatur jalannya suatu negara.
  • Syarat Sekunder. Syarat sekunder atau yang dikenal dengan unsur deklaratif pembentuk negara adalah adanya pengakuan dari negara lain sehingga nantinya negara yang bersangkutan bisa menjalin hubungan diplomatis dengan negara-negara lainnya.

Fungsi suatu negara pada dasarnya memiliki kaitan yang erat dengan usaha pembelaan negara. Jadi, bisa dikatakan bahwa fungsi negara dan tujuan negara merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, keduanya saling berkaitan. Menurut teori atau pendapat dari para ahli, negara memiliki beragam fungsi guna mengatur kehidupan bernegara dalam mencapai setiap tujuannya dan menghindari penyebab terjadinya penyalahgunaan kewenangan.

Berikut adalah penjelasan mengenai fungsi negara menurut para ahli :

Menurut Prof. Miriam Budiardjo

Prof. Miriam Budiardjo mengatakan bahwa setiap negara apapun ideologinya memiliki beberapa fungsi, minimal ada 4 fungsi. Akan tetapi fungsi-fungsi tersebut bisa saja berkembang lebih luas seiring dengan tujuan yang hendak dicapai oleh negara yang bersangkutan. Adapun ke-4 fungsi tersebut adalah :

  • Fungsi penertiban (Law and Order) – Fungsi ini sangat penting, terutama dalam mencegah bentrokoan-bentrokan maupun pertikaian dan penyebab tawuran yang mungkin timbul dalam masyarakat yang menjadi salah satu faktor penghalang proses tercapainya tujuan-tujuan negara. Jadi negara memiliki kekuasaan untuk mengatur kehidupan bernegara, yaitu dengan menciptakan hukum dengan tujuan agar ketertiban warga negara dapat tercapai. Akan tetapi, penertiban yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut.
  • Fungsi kemakmuran dan kesejahteraan – Fungsi negara selanjutnya menurut Prof. Miriam Budiardjo adalah untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Untuk itu, negara melakukan berbagai macam upaya seperti pembangunan di segala bidang serta berusaha untuk selalu menciptakan kondisi perekonomian yang selalu stabil. Dalam hal ini, kerjasama dan dukungan dari rakyat sangatlah diperlukan oleh negara untuk bersama-sama mengemban tanggung jawab tersebut.
  • Fungsi pertahanan – Pertahanan yang dimiliki oleh suatu negara akan dapat membantu negara tersebut dalam menjaga dirinya dari kemungkinan adanya ancaman atau serangan yang berasal dari negara-negara lainnya. Untuk itulah, maka negara perlu memiliki perlengkapan serta personil yang tangguh dan terlatih dalam sistem pertahanannya.
  • Fungsi keadilan – Fungsi keadilan menurut Prof. Miriam Budiardjo merupakan hal penting yang harus dilaksanakan oleh suatu negara, yaitu untuk memberikan keadilan tanpa memihak atau membeda-bedakan satu sama lainnya. Salah satu cara untuk mewujudkan fungsi ini adalah dengan membentuk berbagai badan peradilan, sehingga nantinya rakyat akan mendapatkan hak-haknya, serta dapat terhindar dari kesewenang-wenangan, baik dari orang lain maupun dari negara itu sendiri.

Menurut Moh. Kusnardi S.H

Moh. Kusnardi S.H. yang merupakan seorang ahli hukum tata negara Republik Indonesia membagi fungsi negara dalam dua point, yaitu :

  • Melaksanakan kebijakan hukum dan ketertiban
  • Mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat

Arti dari kedua fungsi di atas adalah di mana suatu negara harus melaksanakan kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya bentrokan-bentrokan di dalam masyarakat dalam upaya untuk mencapai tujuan serta keinginan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat agar tidak memberikan dampak akibat konflik sosial yang terjadi di dalam masyarakat

 Menurut Charles E. Mirriam

Dalam sebuah buku yang berjudul “The Making Of Citizen” Charles E. Mirriam mengemukakan pendapatnya tentang fungsi-fungsi suatu negara, di antaranya adalah :

  • Menegakkan keadilan
  • Melindungi warga negara dari adanya ancaman, baik yang berasal dari luar (ekstern) maupun dari dalam (intern) negara itu sendiri.
  • Fungsi pertahanan yang bertujuan untuk menjaga integritas serta kelangsungan hidup bernegara
  • Fungsi penertiban
  • Fungsi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat

Menurut John Locke

John Locke merupakan seorang Filsuf dari Ingris, ia memiliki pendapat tentang berbagai fungsi negara yang dikenal dengan Teori Pemisahan Kekuasaan, yang meliputi :

  • Fungsi Legislatif, yaitu negara memiliki fungsi untuk membuat undang-undang
  • Fungsi Eksekutif, yaitu negara merupakan pembuat sekaligus pelaksana dari peraturan atau undang-undang
  • Fungsi Federatif, yang menyangkut tentang urusan luar negri, peperangan, serta perdamaian.

Teori John Locke ini nantinya disempurnakan oleh montesquieu, di mana ia menyatukan fungsi federative yang dikemukakan oleh John Locke dengan fungsi eksekutif. Dan montesquieu menjadikan fungsi mengadili sebagai fungsi yang berdiri sendiri.

Menurut Montesquieu

Montesquieu yang merupakan seorang ahli Nasional Negara Perancis juga mengemukakan pendapatnya tentang beberapa fungsi dari negara, di mana menurutnya terdapat tiga fungsi utama dari sebuah negara. Teori yang dikemukakan oleh Montesquieu ini dikenal dengan Trias Politica. Tujuan Montesquieu memperkenalkan teorinya tersebut adalah untuk melindungi hak-hak asasi manusia terutama dalam hal kebebasan berpolitik yang hanya dapat tercapai dengan adanya kekuasaan yudisial (mengadili) yang berdiri sendiri. Adapun ketiga fungsi negara tersebut yaitu :

  • Fungsi Legislatif, di mana negara berfungsi sebagai pembuat undang-undang atau peraturan
  • Fungsi eksekutif, di mana selain sebagai pembuat undang-undang, negara juga berfungsi sebagai pelaksana dari undang-undang tersebut.
  • Fungsi yudikatif (peradilan), di mana Negara berfungsi sebagai pengawas atas semua peraturan maupun undang-undang yang telah dibuat agar ditaati oleh seluruh warganya.

Menurut Van Vollenhoven

Sedangkan fungsi negara menurut Van Vollenhoven yang merupakan seorang sarjana dari negara Belanda terbagi menjadi 4 hal yang dikenal dengan istilah catur praja. Adapun keempat fungsi tersebut adalah :

  • Regeling, di mana negara berfungsi sebagai pembuat undang-undang atau peraturan
  • Bestuur, di mana negara memiliki fungsi untuk menyelenggarakan serta melaksanakan pemerintahan.
  • Rechtspraak, di mana negara berfungsi untuk mengadili (kehakiman)
  • Politie, di mana negara berfungsi untuk selalu menjaga ketertiban dan keamanan

Seiring dengan perkembangan sejarah, maka fungsi negara pun juga ikut mengalami perubahan, terutama yang terjadi di negara-negara berkembang di mana lembaga eksekutif khususnya mengalami penambaha kekuasaan.

Menurut Goodnow

Seorang ahli politik yang berasal dari Amerika Serikat yang bernama Goodnow melihat secara prinsipil terhadap fungsi yang dimiliki oleh suatu negara, di mana ia telah mengemukakan pendapat atau ajarannya tentang fungsi-fungsi negara yang dikenal dengan merit system. Dalam teorinya yang dikenal sebagai dwipraja (dichotomy), Goodnow menyatakan bahwa terdapat dua fungsi utama dari sebuah negara, yaitu :

  • Policy making, yaitu kebijakan yang dibuat oleh suatu negara yang berlaku bagi seluruh warganya dalam kurun waktu tertentu. Jadi dalam hal ini, negara bertindak sebagai policy maker, yakni pembuat atau penentu kebijaksanaan serta tujuan-tujuan kenegaraan bagi seluruh warganya dalam jangka waktu tertentu.
  • Policy Executing, yaitu kebijaksanaan yang harus dilaksanakan agar policy making bisa tercapai. Jadi dengan demikian, negara harus menentukan upaya-upaya serta media apa saja yang nantinya akan digunakan agar tujuannya tadi tercapai.

Menurut Lloyd Vernon Balard

Jika ditinjau dari segi sosiologis, fungsi negara menurut Lloyd Vernon Balard terbagi menjadi empat golongan, yaitu :

  • Social Conversation. Nilai-nilai sosial merupakan hal yang sangat penting atau vital terkait dengan urusan ketertiban sosial maupun politik. Oleh karenanya, nilai-nilai tersebut haruslah selalu dipelihara. Sebagai contoh adalah dengan upaya menyelesaikan terjadinya pertikaian di antara masyarakat guna mewujudkan serta menggalakkan tata tertib intern.
  • Social Control. Fungsi ini dapat dilakukan misalnya dengan mendamaikan, mengkoordinir, serta menyesuaikan sikap berbagai kelompok yang sedang dalam kondisi pertikaian atau perselisihan.
  • Social Amelioration yang datangnya dari kelompok yang dirugikan. Fungsi ini mencakup kegiatan atau usaha untuk menghapuskan kemiskinan serta melakukan pemeliharaan terhadap orang-orang yang cacat.
  • Social Improvment. Ini merupakan fungsi yang kegiatannya mencakup perluasan pendidikan seiring berjalannya globalisasi, memajukan seni budaya, melakukan berbagai macam penelitian ilmiah, dan lain sebagainya. Adapun tujuan daripada fungsi tersebut adalah untuk memperluas aspek kehidupan bagi seluruh kelompok masyarakat.

Menurut G.A. Jacobsen dan M.H. Lipman

Menurut kedua pakar tersebut, terdapat tiga fungsi negara, yaitu :

1. Fungsi Essensial – Untuk menjamin kelangsungan hidupnya, suatu negara harus memiliki fungsi essensial yang meliputi beberapa hal atau aspek, di antaranya :

  • Pemeliharaan angkatan perang guna sistem pertahanan terhadap serangan-serangan yang berasal dari luar maupun untuk menindak berbagai pergolakan yang terjadi di dalam negri.
  • Pemeliharaan angkatan kepolisian guna pemberantasan segala bentuk kejahatan
  • Pemeliharaan terhadap pengadilan guna mengadili setiap pelanggaran hukum yang terjadi
  • Melakukan pemungutan pajak

2. Fungsi jasa – Tanpa diselenggarakan oleh negara, fungsi ini mungkin tidak akan pernah bisa ada atau berjalan. Pembangunan infrastruktur, pemeliharaan anak-anak terlantar maupun fakir miskin, dan lain sebagainya.

  • Fungsi perniagaan. Selain dilaksanakan secara individu, fungsi ini pun dilaksanakan oleh negara. Tujuannya sama, yaitu untuk memperoleh keuntungan. Dalam menjalankan fungsi ini, negara memiliki beberapa pertimbangan, seperti tidak mencukupinya modal yang dimiliki pihak swasta maupun guna memperluas penyelenggaraan fungsi-fungsi di berbagai wilayah. Contoh pelaksanaan fungsi ini adalah BUMN seperti jaminan sosial, penyelenggaraan pos, dan lain sebagainya.

Menurut R.M. Mac Iver

Di dalam bukunya yang berjudul “The Modern State (1926)” dan “The Web Of Goverment (1974)”, R.M. Mac Iver menyatakan bahwa terdapat dua fungsi dari suatu negara, yaitu :

  • Pemeliharaan ketertiban yang dilakukan dalam batas-batas wilayah negara. Adapun tujuan dari pelaksanaan fungsi ini adalah untuk memberikan perlindungan terhadap warga negara yang tidak berdaya.
  • Pelaksanaan konservasi serta pengembangan negara. Pelaksanaan dari fungsi ini adalah dengan memanfaatkan seluruh alat perlengkapan yang dimiliki negara dengan tujuan agar hasil dari pelaksanaan fungsi tersebut bisa dinikmati oleh generasi yang mendatang. Contoh pelaksanaan fungsi ini adalah pengembangan industri, konservasi sungai, danau, hutan, lahan pertanian, lahan perkebunan, dan lain sebagainya.

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa fungsi dari suatu negara berkaitan erat dengan tujuan negara itu sendiri, di mana fungsi-fungsi tersebut dilaksanakan untuk mencapai tujuan dari negara tersebut. Setiap negara tentu saja memiliki tujuan yang berbeda-beda. Nah berikut ini beberapa tujuan dari suatu negara menurut para ahli.

  1. Menurut Roger H. Soltau, beliau menyatakan bahwa tujuan dari suatu negara adalah memungkinkan rakyatnya untuk dapat berkembang dan sebebas mungkin mereka dapat mengembangkan daya ciptanya masing-masing.
  2. Menurut Plato, menyatakan bahwa tujuan dari keberadaan suatu negara adalah untuk memajukan kesusilaan manusia, baik itu sebagai individu, maupun sebagai makhluk sosial.
  3. Menurut Horld J. Laski, menyatakan bahwa keberadaan suatu negara memiliki tujuan untuk menciptakan suatu kondisi di mana keinginan-keinginan dari seluruh rakyatnya dapat mereka capai secara maksimal.
  4. Menurut Thomaz Aquino dan Agustinus, menyatakan bahwa negara bertujuan untuk mencapai penghidupan serta kehidupan yang aman dan tentram yaitu dengan taat di bawah pimpinan Tuhan. Jadi bisa dikatakan bahwa tujuan yang ingin dicapai oleh suatu negara bisa terlaksana apabila pemimpinnya menjalankan kekuasaan yang diberikan padanya atas dasar kekuasaan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Fungsi Negara Secara Umum

Pada umumnya suatu negara memiliki fungsi yang mencakup 4 hal, yaitu :

  1. Fungsi keamanan dan ketertiban

Untuk menjamin pelaksanaan berbagai macam program pembangunan, negara yang bertindak sebagai stabilisator bagi masyarakat berkewajiban untuk menciptakan situasi yang kondusif. Salah satu langkah yang ditempuh adalah dengan menciptakan suasana yang aman dan tertib bagi seluruh rakyatnya, yaitu dengan menciptakan hukum. Dengan hukum, diharapkan mampu mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Dengan begitu, maka akan dapat meminimalisir terjadinya pertikaian maupun berbagai bentrokan yang mungkin terjadi dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi pelaksanaan hukum itu sendiri haruslah berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut.

2. Fungsi Pertahanan

Ini merupakan salah satu hal penting dalam kelangsungan kehidupan satu negara. Sistem Pertahanan yang dimiliki oleh suatu negara akan dapat menentukan dapat bertahan tidaknya negara yang bersangkutan dari ancaman atau serangan-serangan, baik yang berasal dari dalam maupun dari negara-negara lainnya. Untuk itu, pengadaan alat-alat pertahanan serta personil keamanan yang kuat, terlatih, serta tangguh seperti TNI dan Polri sangatlah diperlukan.

3. Fungsi keadilan

Negara haruslah dapat menjamin keadilan bagi setiap warganya, yaitu dengan tidak membeda-bedakan baik itu status sosial, asal-usul, agama, dan lain sebagainya. Untuk itulah maka negara harus membentuk lembaga-lembaga peradilan serta memberikan keputusan yang seadil-adilnya bagi rakyatnya di depan hukum. Dengan begitu, maka kemungkinan timbulnya gejolak dalam masyarakat yang justru dapat mengganggu sistem keamanan negara akan dapat dicegah dan diminimalisir. Sehingga pada akhirnya akan tercipta kehidupan masyarakat yang harmonis dan dinamis.

4. Fungsi kemakmuran dan kesejahteraan

Menciptakan masyarakat yang makmur dan sejahtera merupakan salah satu tujuan berdirinya suatu negara. Oleh karena itu, sudah seharusnyalah jika suatu negara berupaya dengan sebaik-baiknya agar tujuan tersebut bisa tercapai. Salah satu jalan yang ditempuh adalah dengan mencanangkan program pembangunan di segala bidang serta berusaha menciptakan kondisi ekonomi yang stabil. Akan tetapi, usaha yang dilakukan negara tidak akan bisa berhasil tanpa adanya faktor pendukung, yaitu dukungan dari rakyatnya.  Jadi, bersama dengan negara, rakyat saling bantu dalam memenuhi tanggung jawab tersebut.

Dan secara umum pula, fungsi negara bisa dirumuskan sebagai berikut :

  1. Fungsi internal, yaitu dengan cara memelihara perdamaian, ketertiban, ketentraman, serta perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh setiap orang
  2. Fungsi Eksternal, yaitu dengan upaya mempertahankan kemerdekaan negara. Dengan kata lain negara harus berupaya agar dapat mengatasi segala ancaman atau serangan yang berasal dari luar negeri.
  3. Fungsi fakultatif, yaitu fungsi negara yang dapat diwujudkan dengan cara peningkatan kesejahteraan umum baik dari segi ekonomi, sosial, moral, maupun intelektual.

[accordion]
[toggle title=”Baca juga artikel ppkn lainnya :”]

[/toggle]
[/accordion]

Recent Posts

2 Macam Badan Usaha Berdasarkan Wilayah Negara Beserta Contohnya

Badan usaha berdasarkan wilayah negara adalah badan usaha yang mana didalamnya dapat dikelompokkan dari asal…

1 year ago

12 Lembaga Administrasi Negara : Beserta Tugas dan Fungsinya

Pemerintahan suatu negara memiliki banyak lembaga yang bertanggung jawab atas berbagai aspek administrasi negara. Lembaga-lembaga…

1 year ago

4 Perwujudan Semangat Pendiri Bangsa Dalam Kehidupan Sehari-hari

Para pendiri bangsa telah berkomitmen untuk mewujudkan cita-cita besar bangsa Indonesia, salah satu wujud komitmen…

1 year ago

Sejarah Otonomi Daerah Di Indonesia

Dari sudut pandang etimologi, kata "Otonomi" berarti mengatur sendiri atau memerintah sendiri. Pengertian Otonomi Daerah dapat…

1 year ago

5 Komitmen Pendiri Negara Dalam Perumusan Dasar Negara

Komitmen di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai "Tanggung jawab", perilaku bertanggung jawab dapat…

1 year ago

5 Konsep Pembagian Kekuasaan Secara Vertikal di Indonesia dan Contohnya

Pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik…

1 year ago