Bentuk Pemerintahan Negara Kamboja: Kekuasaan, Dan Sistem Pemerintahnya

Negara Kamboja memiliki wilayah perbatasan dengan negara Asia lainnya seperti berbatasan dengan Thailand disebelah Barat, Vietnam disebelah Timur, Laos disebelah Utara dan Teluk Thailand disebelah Selatan. Kamboja merupakan satu diantara negara lain yang wilayahnya dilewati aliran sungai Mekong yang merupakan salah satu sungai terpanjang di dunia. Seperti halnya Indonesia, negara ini hanya memiliki 2 musim saja, yaitu musim kemarau dan musim hujan dengan suhu rata-rata berkisar 21-35 derajat Celcius. Kamboja secara resmi tergabung dalam ASEAN tepat pada 16 Desember 1998 setelah situasi politiknya lebih terkendali.

Kamboja merupakan sebuah negara yang telah merdeka sejak November 1953 setelah sebelumnya pernah dijajah Perancis dalam kurun waktu 90 tahun lamanya. Negara dengan ibu kota Phnom Penh ini merupakan salah satu negara kerajaan yang berada di Asia Tenggara. Dahulunya, Kamboja dikenal sebagai Khmer Republik, Kingdom of Cambodia, State of Cambodia, People Republic of Kampuchea dan Democratic Kampuchea. Sebenarnya bentuk pemerintahan negara Kamboja adalah Demokrasi Multipartai. Bentuk bentuk negara pemerintahan ini masih dibawah Monarki Konstitusional, namun negara ini lebih dikenal dengan bentuk pemerintahannya yang berupa Monarki Konstitusional.

Apa Itu Monarki Konstitusional?

Monarki konstitusional adalah salah satu bentuk-bentuk negara yang masih dalam kategori monarki. Namun perbedaannya adalah monarki yang satu ini berdiri dibawah sistem konstitusional. Kamboja sebagai salah satu contoh negara kesatuan ini, negara dan masyarakat mengakui bahwa Raja, Ratu atau Kaisar sebagai pimpinan atau kepala negara tersebut. Adapun Raja Kamboja saat ini adalah Raja Norodom Sihamoni yang telah menjabat semenjak 29 Oktober 2004. Kerajaan ini bisa dikatakan sebagai penerus kerajaan sebelumnya, yaitu Kekaisaran Khmer yang dulunya pernah menguasai daerah semenanjung Indo-China pada abad ke-11 hingga abad ke-14.

Ini sangat berbeda dengan monarki konstitusional modern yang menggunakan konsep trias politica atau terkenal dengan sebutan politik tiga serangkai. Artinya adalah Raja hanya sebagai pemimpin simbolis suatu cabang eksekutif. Berbeda lagi apabila seorang Raja memiliki kekuasaan pemerintahan secara penuh, maka dapat disebut sebagai monarki absolut atau mutlak sebagai ciri-ciri aristrokasi.

Kekuasaan Pemerintah

Meskipun bentuk pemerintahan negara Kamboja adalah kerajaan, namun kekuasaan Raja dibatasi oleh konstitusi yang diberlakukan. Sesuai dengan konstitusi tahun 1993, Kamboja merupakan negara dengan bentuk kerajaan yang menjalankan sistem politik demokrasi pluralisme, liberal dan ekonomi pasar. Secara umum, Raja akan menduduki jabatan sebagai Kepala Negara namun ia tidak melaksanakan pemerintahan. Sebaliknya, pemerintahan akan dipimpin oleh Perdana Menteri dan dibantu oleh menteri lain yang termasuk dalam anggota Dewan Menteri (Council of Minister).

Sistem Parlemen

Dikarenakan bentuk negaranya berupa kerajaan maka sistem parlemennya berupa bikameral. Anggota parlemennya terdiri atas :

  • Dewan Nasional Kamboja – Anggota dewan yang beranggotakan 123 orang yang dan dipilih secara langsung untuk masa jabatan 5 tahun. Anggota dewan Kamboja ini dipilih langsung oleh Perdana Menteri.
  • Senat – Anggota parlemen yang menduduki 61 kursi dan terbagi menjadi 3 pilihan, yaitu secara monarki dan dewan nasional untuk masing-masing 2 kursi dan sisanya dipilih melalui parlemen dan perwakilan dari masyarakat untuk masa jabatan 6 tahun yang diadakan di 24 provinsi.

Provinsi yang dimaksud terbagi atas 20 provinsi atau disebut sebagai khett dan 4 kota praja atau krong. Masing-masing daerah terbagi lagi menjadi distrik (srok), kepulauan (koh) dan komunion (khum). Menariknya adalah terdapat fakta mengejutkan dari negara yang beribukota di Phnom Penh ini, yaitu merupakan salah satu negara yang tingkat korupsinya cukup tinggi di dunia.


Polemik Politik Dan Pemerintahan

Apabila kita lihat berdasarkan sistem pemerintahannya, sistem pers yang digunakan berupa sistem pres otoriter sesuai dengan asas-asas pers. Hal ini disebabkan oleh Raja yang menjadi Kepala Negara meskipun pemerintahannya dipimpin langsung oleh PM. Menurut sistem pemerintahan Kamboja yang berupa sistem demokrasi liberal, kekuasaan pada dasarnya berada ditangan Perdana Menteri. Oleh karena itulah media pasti akan dikuasai dan tentunya mendapatkan pengawasan dari petinggi parlemen. Adapun sistem partai politiknya terdapat 3 partai utama yaitu Partai Sam Rainsi, Funcipec dan Partai Rakyat Kamboja.

Partai Rakyat Kamboja dapat dikatakan sebagai partai paling besar diantara 2 lainnya dan dipimpin oleh PM Hun Sen. Namun pada tahun 2004, Partai Rakyat Kamboja dan Kerajaan Funcipec sepakat bekerjasama untuk membentuk kekuatan baru tepat setelah musyawarah tahunan dilaksanakan. Bentuk pemerintahan negara Kamboja yang dibatasi konstitusi ini ternyata tetap menimbulkan berbagai macam polemik. Polemik politik Kamboja era modern berawal dari Partai Penyelamatan Nasional Kamboja atau CNRP yang memperselisihkan hasil pemilu pada tahun 2013 silam.

Partai ini menuduh bahwa partai yang dipimpin oleh PM Hun Sen melakukan kecurangan dan CNRP juga menolak untuk menduduki 55 kursi parlemen yang telah dimenangkannya. Atas tuduhan tersebut terjadilah protes yang sangat besar terhadap pemerintahan sehingga menimbulkan tindak kekerasan terhadap para demonstran oleh pasukan keamanan. Petugas keamanan kemudian melakukan tindakan evakuasi alun-alun di Phnom Penh tempat dimana demo dipusatkan.


Namun pada Juli 2014, aksi tersebut pada akhirnya berakhir. Berakhirnya aksi ini ditandai dengan bertemunya partai CNRP dengan salah satu pejabat pemerintah dan kemudian mereka menyetujui untuk menduduki kursi parlemen yang telah dimenangkannya. Sejak saat itu juga pemerintah melakukan investigasi terhadap partai CNRP, hingga pada 2015 salah satu pemimpin partai bernama Sam Rainsy yang merupakan anggota parlemen dilucuti atas tuduhan pencemaran nama baik. Ia kemudian diberikan sanksi untuk tidak dapat mengikuti pemilu dan dilarang kembali ke Kamboja.

Pada 2018 silam ketika diadakan pemilu, partai CNRP dianggap sebagai salah satu ancaman serius bagi pemerintah Kamboja, khususnya PM Hun Sen. Kondisi polemik ini tersebar ke berbagai negara yang menjalin hubungan kerjasama antar negara. Bahkan PBB sempat mengkritik bahwa pemilu di Kamboja dinilai cacat. Kondisi ini disebabkan karena tindakan hukum yang dijatuhkan kepada CNRP beserta pimpinannya. Atas dasar inilah kemudian negara Amerika dan Uni Eropa kemudian menarik dana bantuan untuk pemilu.

Itulah bentuk pemerintahan negara Kamboja beserta dengan polemik politik yang cukup panas terjadi dalam kurun waktu terakhir. Semoga bermanfaat !

, , , ,




Oleh :
Kategori : Pemerintahan