Bung Hatta adalah seseorang yang telah mempelopori gerakan politik di Indonesia berupa politik bebas aktif semenjak tahun 1948 diantara kisruh dua tenaga global yang merupakan Blok Timur oleh Uni Soviet dan juga Blok Barat yang dimiliki oleh Amerika Serikat dalam adanya perang dingin pada tahun 1947 hingga tahun 1991. Yang ditujukan dengan bebas aktif disini adalah bahwa Indonesia memilki jenis sikap dan tak ingin memihak pada salah satu blok.
Ini untuk memastikan jati diri, sikap, warna politik, prinsip dan watak RI yang merupakan macam-macam partisipasi politik. Secara terminologi makna dari “bebas” berati tak terikat oleh manapun atau kedua blok dalam adanya perang dingin. Hal ini telah digambarkan oleh Indonesia dalam tujuan memprakarsai antara persatuan negara-negara di daerah Asia Afria di konfrensi KAA di daerah Bandung pada April 1955, yang disokong segera oleh negara-negara yang berada di kawasan Asia Afrika yang telah merdeka atau sedang dalam masa memperjuangkan kemerdekaanya.
Pada masa perkembanganya, gerakan dari KAA menjadi sebuah sumber kekuatan urutan ketiga ditengah adanya polarisasi yang terjadi diantara Amerika dan juga beberapa kubu negara-negara yang berada di kawasan Eropa bagian Barat, versus negara China dan Uni Soviet.
Adanya sebuah perkembangan dari kesuksean KAA dengan diselenggarakannya sebuah Konferensi Tingkat Tinggi Non Blok di daerah Beograd, pada tahun 1961. Yang berisi cakupan negaranya tak cuma wilayah Afrika dan wilayah Asia, tapi juga pada KTT Non Blok yang ruang lingkupnya merupakan sebuah perhimpunan dari Negara-Negara yang Berkembang atau dari Dunia Ketiga.
Dimana penjelasan dari kata “aktif” artinya adalah ikut serta berperan didalam pelaksanaan dari penentraman di dunia. Pokok dari pikiran Bung Hatta kala itu terbilang menggaung bebas ditengah-tengah permasalahan dan kisruh perang dingin yang terjadi antara dua kutub ideologi yang merupakan komunis dan kapitalis. Opsi dari sikap politik luar negeri Negara Indonesia sudah sangat serasi dengan apa yang telah dicita-citakan dan juga menjadi tujuan negara yang merupakan kepentingan nasional di dalam sebuah pembukaan UUD berbeda dengan contoh partisipasi apatis dalam politik.
Melewati adanya politik bebas aktif tersebut, indonesia memilki sebuah peranan yang penting di dalam penghapusan keseluruhan wujud dari imperialisme baik itu berupa penjajahan dari lahiriah oleh negara atas negara lainnya, atau pun sebuah bentuk dari penjajahan lain yang berada dalam kemasan baru yang terjadi di muka bumi ini.
Perkembangan Sejarah Politik Bebas Aktif
Kelemahan dari politik luar negeri di Indonesia sesudah lengsernya pemerintahan Bung Karno hingga berubah berdasarkan dari adanya pengertian sebuah rezim yang saat itu sedang berkuasa. Adanya pengungakapan dari Yahya Muhaimin yang telah mengungkapkan bahwa adanya politik luar negeri di Indonesia kala itu memerlukan sebuah dukungan untuk stabilitas politik di dalam negeri, walaupun implementasinya akan sangat bervariasi dan juga bisa berjalan dengan dinamis seperti fungsi infrastruktur politik.
Menurutnya, Presiden Ir. Soekarno yang merupakan pemipin anti-Barat kala itu mengganggap kebijakannya itu merupakan salah satu dampak dari politik bebas aktif, padahal Presiden Soeharto yang mempertimbangkan adanya relasi dengan pemerintahan China malahan menjalin kekerabatan yang bagus dengan pemerintahan Barat.
Kala itu dia menyampaikan “Memang agak susah untuk menemukan inti sari yang tepat di dalam menjalankan sebuah politik luar negeri yang berupa bebas aktif, sebab pada unsur tataran praktisnya konsistensi saja akan mengalami sebuah berbenturan dengan adanya kepentingan dari pemimpin negara,” katanya.
Dalam proses dari adanya penenrapan politik luar negeri bebas aktif yang tak mempunyai pengarahan secara konstitusional, juga sehingga sering atau acap kali dtafsirkan menurut kemauan dan klasifikasi serta rezim yang kala itu sedang berkuasa. Oleh sebab dari itu metode politik bebas aktif juga dimaknai di dalam sebuah koridor dari terminologi yang memiliki makna berbeda.
Sehingga pasca dari timbulnya sebuah pergeseran makna. Kala Orde Baru waktu itu secara tersirat bisa dilahat bebas aktif dimakanai berbeda. Aktif sendiri dimakanai oleh rezim tersebut dengan gencar dalam mendatangkan para pemodal asing dari beragam negara, “bebas” sendiri juga dimaksud menjalankan revisi-revisi dari cara dan juga UU yang bahkan lebih berpihak terhadap warga asing ketimbang kepada rakyat menurut pasal 33 UUD dan juga berdasarkan kepentingan nasional RI.
Dikala menjelang metode di era reforasi ini kian diperparah, bisa diperhatikan dari data dan fakta adanya kepemilikan saham yang dimiliki serta penjualan dan oleh saham asing atas keberadaan dari berbagai aset-aset milik negara dan juga milik swasta nasional, serta pengendalian beragam jenis SDA yang ada di Indonesia yang bahkan ironisnya justru malah dilegitimasi oleh cara dan juga tetapan dari UU yang ada.
Maka Politik bebas aktif ini adalah bentuk dari sikap politik di negara RI. Bukanlah sebuah kebijakan yang elit yang juga sedang berkuasa. Sehingga adanya pemaknaan dari bebas aktif tak dapat dilaksanakan secara keseluruhan dan semaunya. Oleh sebab itu juga butuh adanya acuan dan juga berupa bimbingan unsur suprastruktur politik.
Masdarsada Msi dan Arman Ndupa MSi telah mengungkapkan ” Memaknai dari adanya terminologi metode politik bebas aktif tak lagi boleh dipenggal menurut penjabaran suku katanya, karena seharusnya diungkapkan dalam sebuah atau “satu tarikan napas”(satu kesatuan).
Ini mengartikan bahwa terdapat kebebasan yang ada di dalam aktifitas, tetapi juga ada keaktifan di dalam sebuah kebebasan dalam hal yang demikian. Adanya kebebasan bagaimana dan juga keaktifan seperti apa”. Ini menyebabkan siapun yang sedang berkuasa tak lagi bisa memberi pengaruh terhadap perbuatan di Indonesia dalam hal berkecimpung pada forum internasional.
Politik bebas aktif ini merupakan bentuk kerjasama yang telah terintegrasi dari kementrian luar negeri dengan sebuah bidang pertahanan, keamanan atau intelijen, perdaganagan, ekonomi dan ESDM, serta bidang lainnya yang merupakan dampak dan pencerminan dari kepentingan Nasional dalam menempuh suatu tujuan nasional.
Beragam Pengertian Politik Luar Negeri Bebas Aktif Republik Indonesia
Dibawah ini beberapa kutipan sebagian dari anggapan tentang atau mengenai pengertian dari politik bebas dan aktif
dimana B.A Urbani telah menguraikan pengertian dari bebas sebagai berikut : perkataan dari bebas di dalam unsur politik bebas aktif hal yang demikian ini akan mengalir dari kalimat yang tentunya telah tercantum dalam sebuah pembukaan UUD tahun 1945 yaitu sebagai berikut : Agar memiliki kehidupan kebangsaan RI yang bebas.
Jadi,makna berdasarkan dari pengertian ini, tentunya bisa diberikan sebuah definisi sebagai “berkebebasan negara politik untuk menetapkan dan juga mengungkapkan sebuah anggapan sendiri, kepada setiap masalah internasional tentunya layak dengan nilainya tersendiri atau masing-masing tanpa harus memihak terhadap sebuah atau suatu blok tertentu”.
Sedangkan berdasarkan pendat A.W Wijaya bebas ini artinya tak terikat oleh apapun atau suatu ideologi atau suatu komponen asing atau beberapa komponen negara tertentu seperti sekutu dan blok fasisatau negara adidaya atau superpower. Dimana aktif berarti tak ikut memberikan donasi ataupun berupa bantuan realistis, tetapi termotivasi untuk mengoptimalkan sebuah kebebasan pertemanan dan juga berupa kerja sama internasional dengan adanya metode yang menghormati sebuah kedaulatan dan juga keutuhan dari sebuah negara lain.
Contoh Kehidupan Politik Luar Negri Bebas Aktif
Adanya kepentingan Nasional di setiap negara tentunya akan berbeda-beda sesuai dengan diberi pengaruh oleh situasi geografi, adat istiadat, sejarah, politik, demografi, sejarah serta sosial ekonomi dan lainnya. Kepentingan Nasional ini juga akan tergantung pada karakter negara tersebut. Kepentingan Nasional di wilayah Indonesia yang “utama” yaitu adanya keberadaan dari NKRI sebagai sebuah negara yang berdaulat. Ini menyatakan bahwa Indonesia memang memiliki kawasan yang telah jelas, beragam penduduk permanen, adanya pemerintah yang legitimasi dan juga sanggup melakukan aktivitas perundingan.
Sedangakan adanya sebuah kepentingan Nasional yang dianggap “penting” dimaksudkan terhadap sebuah upaya dari membangun dan juga upaya dalam mensejahterakan bangsa merupakan contoh budaya politik modern. Adanya peningkatkan mutu guna mempercepat proses pemulihan ekonomi dan juga proses pembangunan nasional, dengan adanya kerjasama ekonomi regional ataupun bentuk kerjasama internasional dalam sebuah rangka stabilitas, pembangunan dan kerjasama disebuah wilayah.
Cukup banyak contoh dari sebuah perbuatan yang dilaksanakan oleh pihak Indonesia untuk menciptakan sebuah teori yang meruoakan contoh politik luar negri bebas aktifnya, seperti:
- Sebagai salah satu dari Penyelenggara Konferensi Asia-Afrika atau yang disingkat dengan singkatan KAA yang pernah dilaksanakan pada Tahun 1955. Konferensi ini pada akhirnya kemudian menciptaka sebuah deklarasi bandung. Dimana Konferensi ini telah dihadiri oleh beberapa negara di wilayah Asia-Afrika yang mana mereka ikut merasa senasib.
- Indonesia merupakan salah satu pendiri dari Gerakan Non Blok atau disingkat dengan nama GNB pada Tahun 1961. Munculnya gerakan ini untuk meredakan proses dari ketegangan yang telag ada diantara wilayah blok timur dan juga wilayah blok barat yang memiliki pemikiran yang berbeda. Dimana Blok timur dengan pemikuran dab fahan akan metode komunisnya padahal faham di blok barat menganut sistem libaralnya.
- Indonesia juga Aktif dan ikut serta dalam mendirikan ASEAN atau singkatan dari Asociation of South East Asian Nation yaitu sebuah organisasi politik yang berdiri diantara beberapa negara di wilayah Asia Tenggara. Para Member dari organisasi ASEAN antara lain: Filipina, Malaysia, Laos, Thailand, Brunei Darussalam, Kamboja, Singapura, myanmar dan Vietnam. Bahkan baru-baru ini, pemerintahTimor Leste juga telah ikut mendaftar menjadi member dari organisasi ASEAN yang ke 11.
- Turut dalam menyelesaikan sebuah perselisihan di wilayah Kamboja, adanya sebuah perang saudara di wilayah Bosnia, perseteruan yang terjadi antara pemerintah Filipina dan pemerintah Bangsa Moro.
Rupanya, Indonesia telah cukup banyak melakukan hal yang baik dalam menciptakan bentuk datk pikiran konsep dari pengembangan sebuah politik luar negerinnya yang dianut hingga saat ini.