6 Hambatan dan Tantangan Negara Berdaulat yang Sering Terjadi

Mendapatkan, atau mempertahankan, kedaulatan adalah salah satu prioritas utama untuk suatu negara atau bangsa tanpa kedaulatan negara mereka tidak dapat diterima sebagai aktor di arena global dalam forum seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, sehingga mencegah mereka berbicara dalam mendukung komunitas mereka. Ketika kelompok menjadi semakin putus asa untuk mencapai kedaulatan, konflik seperti perang sipil dan internal dapat muncul seperti sikap positif terhadap kedaulatan rakyat.

Tantangan terbesar yang dihadapi negara menyatakan kemerdekaan adalah mencapai kedaulatan. Dari premis Anda, saya berasumsi bahwa negara yang baru merdeka telah melakukannya. Ini berarti (menurut Stephen Krasner, seorang ahli terkemuka pada subjek, dan pengungkapan penuh, mantan profesor saya untuk siapa saya adalah asisten peneliti dalam masalah ini): pengakuan hukum kemerdekaan oleh negara-negara berdaulat lainnya, kedaulatan domestik (kontrol atas institusi domestik), kedaulatan Westfalan (tidak ada sumber daya yang bersaing), dan kedaulatan interdependensi (kontrol atas perbatasannya) seperti contoh kedaulatan kedalam dan keluar. Beberapa hambatan dan tantangannya yang bisa anda ketahui sebagai berikut:

1. Delegasi atau Pengelompoka Regional

Negara-negara memberikan sebagian dari kedaulatan kepada organisasi-organisasi supranasional. Uni Eropa (UE) adalah contoh utama dari ini. Supranasional: menggambarkan sesuatu yang memiliki kekuatan dan pengaruh lebih jauh dari batas-batas nasional atau pemerintah. Ini memiliki baik positif dan negatif, dimengerti, termasuk pertumbuhan ekonomi, dengan salah satu kelemahan terbesar adalah bahwa jatuhnya Euro sangat mempengaruhi negara keuangan semua anggota Uni Eropa.

2. Bertanding dan Mengubah Perbatasan

Suatu kriteria yang mencerminkan suatu negara adalah bahwa mereka telah mendefinisikan batas. Mengkompromikan ini membahayakan kedaulatan, karena pemerintah berdebat tentang siapa yang memiliki kepemilikan atas tanah tertentu.

3. Masalah dan krisis yang membutuhkan resolusi multilateral

Masalah agenda ketiga ini adalah masalah seperti pemanasan global, migrasi dan terorisme yang dapat menimbulkan perjanjian dan undang-undang yang mengurangi kedaulatan negara karena negara tidak lagi menjadi otoritas tertinggi pada hal-hal seperti itu dalam batas-batas yang ditentukan mereka.

4. Mempengarui Kepentigan Nasional

Memandu interaksi yang terjadi di arena politik dan membenarkan protokol tertentu, sehingga memungkinkan identifikasi tujuan dan sasaran kebijakan luar negeri. Sementara kepentingan nasional berubah (karena faktor-faktor seperti perubahan dalam pengelompokan politik pihak yang memerintah, kebutuhan negara dan peristiwa eksternal yang terjadi), kebutuhan yang paling penting untuk kepentingan nasional selalu keamanan nasional kelangsungan hidup negara. Setiap preferensi kebijakan lainnya adalah sekunder untuk perlindungan perbatasan.

5. Perpecahan

Dengan asumsi semua kondisi di atas terpenuhi dan pemerintah baru memiliki otoritas penuh, itu masih akan menghadapi banyak tantangan. Misalnya, Joe Martinez benar bahwa ketika perpecahan itu damai dan damai, independensi cukup mudah. Tapi ini tidak selalu terjadi dan masih ada masalah. Misalnya, ketika daerah otonom atau koloni mendeklarasikan kemerdekaan, mereka biasanya memiliki lembaga regional di tempat yang siap untuk melanjutkan sebagai nasional. Ini adalah kasus bagi banyak bekas jajahan Afrika, bekas republik Soviet, dan sebagian besar negara bagian di belahan barat seperti Amerika Serikat.

Tetapi lembaga-lembaga ini tidak selalu sampai menghisap, lebih sering, mereka harus diciptakan dari awal. Bekas republik Soviet memiliki perangkap infrastruktur, tetapi masih harus menciptakan beberapa lembaga baru. Setiap institusi yang sebelumnya dinasionalisasi, seperti telekomunikasi, energi, transportasi, pendidikan, militer, polisi, peradilan, dll. Harus diorganisasikan kembali dalam keadaan apa pun seperti contoh kedaulatan hukum.

6. Tumpang Tindih Perekonomian

Meluaskan kebijakan moneter dan fiskal negara baru dari negara lama juga sulit. Bagaimana Anda membagi utang negara? Siapa yang mendapat penghasilan pajak apa? Bagaimana beban yang dibagikan sebelumnya (seperti subsidi atau hak) dibagi-bagi? Jika negara baru itu menciptakan mata uang baru sendiri, negara itu harus menetapkannya, yang bukan tugas yang sangat mudah. Jika mempertahankan yang lama, ini menciptakan kesulitan baru karena kebijakan moneter dan fiskal akan dipisah seperti sifat kedaulatan rakyat.

Demikian yang sudah kita bahas tentang beberapa hambatan dan juga adanya tantangan pada negara-negara berdaulat yang bisa anda ketahui

, , ,




Post Date: Friday 11th, May 2018 / 03:54 Oleh :
Kategori : Negara