Pasca era orde baru sistem pemerintahan Indonesia yang sebelumnya sentralisasi berubah menjadi desentralisasi. Langkah awal yang dilakukan dalam realisasi sistem desentralisasi adalah pemberlakuan otonomi daerah. Alasan Papua diberikan otonomi khusus ini bertujuan untuk menempatkan masyarakat sebagai subjek, sehingga kesejahteraannya menjadi nyata. Pelayanan yang sebelumnya terpusat, lebih didekatkan agar proses demoratisasi dan partisipasi public menjadi lebih luas.
Harapan diadakannya otonomi daerah adalah masalah lokal dengan segala potensi dan kreativitas yang dimiliki daerah bisa terselesaikan dan dapat disalurkan secara tepat. Tak terkecuali di Papua, bahkan otonomi di daerah ini diterapkan dengan cara khusus. Selain karena letak geografinya paling timur, daerah ini rentan dengan permasalahan ketimpangan yang membuat banyak masyarakatnya ingin merdeka. Maka pemberlakuan otonomi daerah khusus menjadi pintu awal agar Papua masih menjadi bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kelebihan Otonomi Khusus Papua
- Orang Papua dapat menentukan kebijakan dan arah daerahnya sendiri. Hal ini dikarenakan dari pimpinan daerah hingga ke perwakilan rakyatnya berasal dari orang Papua sendiri. Sehingga peluang untuk minoritas yang ada di Papua untuk terlibat aktif dalam politik semakin terbuka. Apalagi dengan adanya Majelis Rakyat Papua (MRP) dengan anggota wakil adat, wakil agama dan wakil perempuan sehingga kepentingan beberapa elemen masyarakat menjadi terkakomodir.
- Proses demokratisasi ini akan menciptakan peluang penyelesaian konflik etnis atau sosialnya berdasar norma dalam masyarakat Papua. Dalam kasus lokal tidak lagi harus menunggu keputusan dari pusat, dengan adanya otonomi daerah khusus, Papua dapat menyelesaikan masalahnya sendiri dengan cepat dan tepat.
- Akselerasi pembangunan menjadi langkah yang strategis untuk cepat dirumuskan dan dilaksanakan sesuai dasar hukum otonomi daerah. Hal ini melihat secara geografi dan konflik sosial yang tinggi, kerapkali pembangunan di Papua terkendala, dengan adanya otonomi daerah khusus menjadi tertangani.
Kekurangan Otonomi Khusus Papua
Hampir 17 tahun otonomi daerah khusus Papua berjalan, tidak hanya kelebihan yang didapat, tetapi kekurangan masih terus dihadapi oleh sistem ini. Beberapa masalah berikut yang masih menjadi pekerjaan rumah:
- Kesejahteraan masyarakat yang masih rendah tidak sejalan dengan tujuan pelaksanaan otonomi daerah. Meskipun dana otonomi daerah khusus sebesar 11 triliun tidak berbanding lurus dengan kondisi kesejahteraan masyarakat Papua. Dari mulai gizi buruk hingga pendidikan yang masih belum merata hingga pelosok.
- Tingkat penyelewengan yang tinggi membuat dana yang besar tidak berjalan dengan baik. Beberapa pemegang kekuasaan justru memanfaatkan kelimpahan dana tersebut untuk memperkaya diri sendiri atau kelompoknya. Dengan adanya otonomi daerah khusus menjadikan pusat tidak bisa mengawasi secara detail apa yang terjadi di daerah.
- Tidak hanya dana yang disalahgunakan, tetapi kepentingan publik yang harusnya menjadi prioritas malah kalah dengan kepentingan segelintir elit lokal. Banyaknya pemimpin daerah yang terpilih karena memiliki kedekatan atau mempunyai ikatan keluarga dengan penguasa terdahulu menjadikan kekuasaan diisi politik dinasti eli lokal. Hal ini yang menyebabkan permasalahan di Papua belum bisa terselesaikan hingga sekarang.
- Otonomi daerah khusus seharusnya bisa menerapkan kebijakan dan menegakkan hukum dengan seadil-adilnya sesuai prinsip-prinsip otonomi daerah. Tetapi di lapangan justru ketidapercayaan antara masyarakat Papua dengan pemerintah daerahnya semakin menguat. Hal ini dikarenakan banyaknya pembangunan yang justru menciptakan konflik. Dan cara penyelesaian yang dilakukan pemerintah daerah melalui tindakan represif.