Bentuk Sistem Pemerintahan Negara Jepang Yang Perlu Dipelajari

Negara secara definisi kumpulan orang yang menempati wilayah tertentu dengan pemerintahan berdaulat sebagai badan pengorganisasinya. Setiap negara berdaulat dan merdeka tentu akan memiliki sistem dan aturan yang berlaku bagi setiap orang atau individu di dalamnya yang berdiri secara mandiri atau independen. Untuk dapat memudahkan dalam mempelajari sebuah sistem yang digunakan dalam suatu negara maka dapat langsung mengupasnya dengan contoh negara tertentu termasuk bentuk bentuk negaranya juga. Salah satu negara dengan sistem pemerintahan yang menarik untuk diulas dan dibahas dalam artikel kali ini adalah negara Jepang. Berikut ulasan mengenai sistem pemerintahan negara Jepang yang membantu memahami sebuah aturan dan sistem dalam suatu negara.

  • Bentuk Negara

Jepang merupakan negara yang sangat dikenal memiliki kemajuan teknologi paling cepat dengan warga negaranya yang sangat menyukai pekerjaan. Bentuk pemerintahan negara jepang adalah monarki konstitusional. Sebagai negara monarki, Jepang memiliki kepala negara yang disebut sebagai kaisar dengan peran dan wewenang yang sangat dibatasi dan hanya akan muncul saat tugas resmi tertentu. Kaisar jepang merupakan kepala negara serimonial yang kedudukannya diatur dalam konstitusi hanya sebagai simbol pemersatu negara saja.

Kaisar jepang tidak memiliki wewenang berkaitan dengan tugas eksekutif dan hanya berkuasa secara terbatas. Kaisar jepang diangkat dari keluarga kekaisaran yang akan secara turun temutun diturunkan dari gari keturunan langsung. Kaisar jepang yang menjabat saat ini adalah kaisar Naruhito yang mengantikan ayahnya sebagai kaisar ke 126 dalam sejarah kekaisaran jepang. Kaisar Naruhito tersebut diangkat setelah kaisar Hirohito turun tahta pada bulan mei 2019. Jepang merupakan negara dengan asas asas kewarganegaraan ius sanguinis.

  • Sistem Pemerintahan

Sistem pemerintahan negara Jepang yang diterapkan adalah monarki konstitusional dengan sistem parlementer. Kekuasaan pemerintahan eksekutif jepang dipimpin oleh seorang perdana menteri dan parlemen jepang. Perdana menteri Jepang dipilih oleh anggota parlemen dan berasal dari kelompok mayoritas dalam parlemen jepang. Untuk melaksanakan pemerintahan, Perdana menteri dapat mengangkat menteri yang nantinya tergabung dalam kabinet pemerintahan negara jepang. Dengan sistem parlementer, perdana menteri harus mendapatkan dukungan penuh dari parlemen untuk tetap bertahan sebagai pemimpin pemerintahan karena adanya wewenang parlemen untuk dapat menurunkan perdana menteri.

Parlemen jepang merupakan sistem parlemen dua kamar yang di dalamnya ada majelis rendah dan majelis tinggi berdasarkan adopsi dari sistem Inggris. Baik majelis rendah maupun majelsi tinggi, anggota di dalamnya dipilih berdasarkan hasil pemungutan suara secara terbuka atau pemilu langsung oleh warga Jepang. Majelis rendah Jepang terdiri dari 480 anggota yang masa jabatannya 4 tahun dan akan dibubarkan sebelum dipilih kembali. Sedangkan majelis tinggi Jepang, terdiri dari 242 anggota yang akan menjabat selama 6 tahun dan dipillih secara langsung oleh rakyat. Partai mayoritas yang sekarang ini berkuasa di Jepang adalah Partai Demokratik Liberal (LDP) dengan oposisi terbesarnya Partai Demokratik Jepang. Dominasi Partai Demokratik Liberal (LDP) berlangsung sejak tahun 1955.

Itulah beberapa penjelasan mengenai sistem pemerintahan negara Jepang sebagai salah satu negara yang menganut ideologi liberalisme yang perlu dipelajari sebagai bagian untuk mengenal sistem sistem pemerintahan secara penuh dan dapat membedakan dengan sistem pemerintahan lainnya dalam sebuah negara. Jepang menjadi contoh sistem politik di berbagai negara negara monarki konstitusional yang bersistem pemerintahan parlementer.

, , ,




Oleh :
Kategori : Pemerintahan