Ada banyak sekali organisasi internasional dimana organisasi ini beranggotakan dari beberapa Negara namun, tidak semua Negara bisa menjadi anggotanya. Dibentuknya organisasi internasional ini tentu memiliki tujuan anda juga bisa melihat hak dan kewajiban bupati walikota, serta didasari oleh hukum- hukum internasional. Salah satu organisasi dunia dengan banyak anggota dan sangat mempengaruhi dunia yaitu Persatuan Bangsa- Bangsa atau disebut dengan PBB. Sebelum kita mengenal lebih jauh mengenai PBB hingga syarat menjadi anggota PBB, anda perlu mengetahui sejarah terbentuknya PBB terlebih dahulu. Pastikan anda menyimak dengan baik untuk mengetahui informasi mengenai dasar terbentuknya PBB.
Penandatanganan PBB diadakan di San Fransisco pada 1945 dimana didirikannya PBB ini memiliki beberapa tujuan penting tidak hanya itu PBB juga memiliki beberapa fungsinya tersendiri. Secara umum didirikannya PBB merupakan awal dari runtuhnya LBB yaitu Liga Bangsa- Bangsa. Liga Bangsa- Bangsa ini sendiri dihapuskan karena tidak mampu mencegah perang dunia II pada tahun 1939 hingga 1945. Khawatir akan terjadi perang dunia ke III maka dibentuklah PBB yaitu Persatuan Bangsa- Bangsa setelah perang dunia II meletus. Berbeda dengan Liga BAngsa- Bangsa, PBB memiliki beberapa tujuan dan fungsi yang telah dikembangkan dari kegagalan LBB. PBB didirikan atas keinginan banyak pihak khususnya dari Negara- Negara yang ikut merasakan meletusnya perang dunia II.
Oleh karena itu PBB dibentuk untuk memelihara perdamaian internasional anda juga bisa melihat perbedaan mahkamah agung dan hakim agung, dan meningkatkan kerjasama dalam memecahkan segala persoalan di bidang ekonomi, sosial, dan kemanusiaan secara internasional. Karena PBB merupakan salah satu organisasi internasional maka rencana pembangunan PBB dinaungi oleh departemen Luar Negeri AS tahun 1939. Hal ini tentunya karena AS merupakan salah satu Negara adidaya yang memiliki peran besar terhadap terjadinya perang dunia II. Dalam penamaanya, orang yang menciptakan nama PBB yaitu Franklin D. Roosevelt dengan nama United Nations, dalam istilah bahasa Indonesia memiliki nama Perserikatan Bangsa- Bangsa dimana nama ini merupakan sebuah gambaran resmi untuk Negara- Negara sekutu.
Isi Piagam Atlantik
Istilah United Nations kemudian diresmikan dan secara universal digunakan pada 1 Januari 1942 dimana ini merupakan proses penandatanganan piagam Atlantik oleh perwakilan dari 26 kepala Negara termasuk Indonesia. Piagam atlantik ditandatangani oleh seluruh Negara dengan kesepakatan dari semua Negara yang hadir saat itu. Adapun isi penting dari piagam atlantik atau bisa disebut dengan Atlantic Charter seperti berikut ini.
- Tidak dibenarkan adanya perluasan wilayah kekuasaan.
- Setiap bangsa berhak menentukan usahanya sendiri.
- Setiap bangsa memiliki hak untuk berpartisipasi dalam perdagangan dunia.
- Perdamaian dunia harus diciptakan supaya setiap bangsa dapat hidup bebas dari rasa takut dan kemiskinan.
Selain itu pada 25 April 1945 terbentuklah konferensi PBB di San Fransisco dan dihadiri oleh 50 kepala Negara beserta sejumlah organisasi non- pemerintah terkait dalam penyusunan piagam PBB atau bisa disebut dengan Declaration of the United Nations. Setelah itu secara resmi PBB disahkan pada 24 Oktober 1945 atas ratifikasi piagam oleh lima anggota tetap dewan keamanan dari hampir 50 negara. Adapun sidang umum PBB pertama kali diadakan di Westminster Central Hall di London pada Januari 1946 dan dihadiri oleh 51 wakil Negara bersama dewan keamanan. Selain itu PBB juga pernah menggunakan gedung di New York pada 1946 hingga 1952 namun berpindah di Manhattan setelah gedung markas besar PBB selesai di bangun dan bisa digunakan. Sebelum hingga sejak berdirinya PBB sebenarnya menuai banyak sekali kontroversi.
Banyak sekali kritik dari berbagai Negara tertuju pada PBB berbeda dengan tugas peradilan militer, seperti pada 1959 dimana sebuah organisasi bernama John Birch Society memulai kampanye untuk mengeluarkan Amerika dari PBB karena menurutnya PBB merupakan salah satu organisasi yang bertujuan untuk mendirikan sistem pemerintahan satu pemerintah untuk seluruh dunia. Namun tentu saja ini tidak berlangsung lama karena pemerintah Amerika langsung bertindak tegas. Dalam kasusnya PBB tidak hanya menjaga perdamaian dunia saja tetapi juga mencegah dan membantu jika ada terjadinya konflik di antara Negara anggota. Untuk mencapai tujuannya dalam menjaga perdamaian dunia, PBB akan membantu menangani permasalahan pembangunan berkelanjutan, lingkungan, perlindungan pengungsi, bantuan bencana, terorisme, persenjataan, promosi demokrasi, HAM, dan masih banyak lagi.
Masuknya Indonesia dalam PBB
Lalu wajib anda ketahui bahwa Indonesia secara resmi menjadi anggota PBB ke-60 pada 28 September 1950. Keanggotaan Indonesia sendiri terjadi selama setahun setelah adanya pengakuan dari belanda di KMB yaitu Konferensi Meja Bundar. Banyak sekali Negara yang menyebut Indonesia sebagai anak atau anggota PBB yang sebenarnya karena Indonesia dan PBB memiliki keterikatan sejarah yang kuat. Sama Halnya PBB yang dibentuk pada 1945, Indonesia pun merdeka di tahun sama dan dengan itu pula Amerika mendukung kemerdekaan Indonesia. Perlu anda ketahui pula bahwa peran PBB terhadap Indonesia sangat besar mengingat pada masa revolusi dimana terjadi Agresi Militer Belanda 1 berbeda dengan hak dan kewajiban lurah, permasalahan Indonesia dibahas dalam sidang PBB. Dan dengan menjadi salah satu anggota PBB maka PBB membentuk Komisi tiga Negara.
Komisi tiga Negara ini membawa Negara Indonesia dan belanda ke dalam sebuah perundingan bernama perundingan Renville dan ketika Agresi militer Belanda II terjadi, PBB membentuk UNCI untuk mempertemukan kembali kedua Negara dalam perundingan Roem Royen. Selain itu dalam menyelesaikan sengketa dengan Irian Jaya adapun upaya yang dilakukan oleh belanda untuk mengajukan permasalahan tersebut ke PBB. Selain itu, posisi Indonesia saat itu juga didukung oleh KAA pada April 1955 dengan dikeluarkannya sebuah resolusi mendukung Indonesia. Permasalahan itu akhirnya dibahas dalam sidang majelis umum PBB pada 1962 dengan solusi dikeluarkannya The New York Agreement pada 21 September 1962. Inilah awal dari penyelesaian permasalahan sengketa irian jaya saat itu berbeda dengan akhir pemberontakan apra, setelah itu PBB menjadikan Malaysia sebagai anggota tidak tetap keamanan PBB.
Terdengarnya kabar tersebut membuat presiden Soekarno selaku pemimpin Negara Indonesia kala itu mengumumkan pengunduran diri Indonesia dari PBB pada 20 Januari 1969. Namun setelah pergantian kekuasaan pada masa orde baru, Indonesia kembali menjadi anggota PBB dan turut berpartisipasi dalam kegiatan- kegiatan PBB pada 28 September 1966. Hingga saat ini pun Indonesia masih menjadi bagian dari anggota PBB. Sebagai salah satu anggota PBB anda bisa melihat proses penyusunan tap mpr, Indonesia rupanya telah terdaftar di beberapa lembaga internasional dibawah naungan PBB. Beberapa lembaga tersebut yaitu ECOSOC, ILO, dan FAO, semua lembaga internasional tersebut memiliki keterkaitan dengan sejarah, prinsip, dan tujuan yang sama. Dengan mengikuti lembaga maupun organisasi- organisasi internasional tersebut maka Indonesia memiliki banyak sekali relasi dengan Negara lain yang sama- sama menjadi anggota dari lembaga maupun organisasi tersebut.
Adapun salah satu prestasi Indonesia sejak masuk PBB pada tahun 1974 dimana menteri luar negeri Indonesia menjabat tangan ketua sidang majelis umum PBB dalam masa sidang. Indonesia juga terlibat langsung dalam pasukan perdamaian PBB dimana Indonesia mengirimkan pasukan Garuda dalam mengemban misi perdamaian PBB di berbagai Negara konflik. Selain itu pada periode 1974 hingga 1975 Indonesia terpilih menjadi anggota tidak tetap dewan keamanan PBB dalam pertama kalinya. Dan Indonesia kembali terpilih pada periode 1995 – 1996 dimana wakil tetap RI tercatat dua kali sebagai presiden DK- PBB dan untuk ketiga kalinya Indonesia terpilih menjadi anggota tidak tetap DK PBB pada 2007- 2009. Untuk pemilihan majelis umum PBB sendiri melalui pemungutan suara dengan minimal diperolehnya sejumlah 158 suara dari sejumlah 192 anggota dengan hak pilihnya.
Keanggotaan PBB
Sebagai organisasi internasional PBB menjadi sebuah forum khusus bagi anggotanya untuk menangani berbagai kasus dan krisis global yang kompleks tidak hanya di masa kini tetapi juga di masa mendatang. Reformasi PBB sendiri khususnya Dewan Keamanan PBB telah mencerminkan kondisi politik dunia saat ini dan PBB berupaya untuk lebih memajukan politik yang efektif serta memiliki nilai legitimasi.
Dalam hal ini Indonesia akan selalu berusaha untuk berada di garis depan dalam ikut serta memajukan PBB untuk mengatasi krisis global. Itulah hal- hal terkait dengan PBB di Indonesia berbeda dengan tujuan dan fungsi komnas ham, selain Indonesia memiliki banyak sekali prestasi di PBB Indonesia sebagai anggota PBB tidak bisa sembarangan terpilih begitu saja. Adapun jenis keanggotaan PBB yang perlu anda ketahui seperti berikut ini.
- Anggota Asli
Yaitu anggota berdasarkan pada Piagam PBB pasal 3 dimana anggota ini merupakan 51 negara pada konferensi San Fransisco 25 April- 26 Juni 1945.
- Anggota setelah konferensi San Fransisco
Anggota ini yaitu anggota berdasarkan Piagam PBB pasal 4, 5, dan 6 yang masuk berdasarkan syarat- syarat yang telah ditetapkan.
Syarat Menjadi Anggota PBB
Itulah keanggotaan PBB berdasarkan piagam asli PBB, selain itu anda bisa melihat apa saja syarat- syarat menjadi anggota PBB seperti berikut ini.
- Negara Merdeka
- Mencintai Perdamaian
- Bersedia Memenuhi Kewajiban sebagai Anggota PBB
- Mendapat Persetujuan dari DK dan MU PBB
Itulah syarat- syarat utama yang harus dipenuhi jika sebuah Negara ingin menjadi anggota PBB. Semua harus terpenuhi, jika salah satu saja tidak terpenuhi maka Negara tersebut tidak bisa menjadi anggota PBB. Itulah informasi mengenai hal- hal berkaitan dengan PBB semoga informasi di atas dapat bermanfaat dan menambah wawasan anda.