Bentuk Pemerintahan Parlemen Dan Politik Di Negara Thailand

Taukah kamu bahwa Thailand adalah satu-satunya negara ASEAN yang tidak pernah dijajah sekalipun. Negara ini terkenal dengan sebutannya sebagai Negeri Gajah Putih. Nama lain dari Thailand sendiri adalah Muangthai yang diambil dari salah satu suku yang masih menetap disana yaitu suku Thai yang memiliki arti Negara. Pada zaman dahulu, masyarakat Eropa sering menyebut negara Thailand sebagai Siam. Bagaimanakah bentuk pemerintahan negara Thailand saat ini?

Perubahan Bentuk Pemerintahan

Dahulunya Thailand pernah menganut sistem monarki absolut, namun konstitusi tersebut telah dihapuskan sejak 10 Desember 1932 dan disebut sebagai hari revolusi konstitusi Thailand. Adapun bentuk pemerintahan negara Thailand yang sekarang berupa monarki konstitusional. Semasa pemerintahan tahun 1932-2006, Thailand setidaknya memiliki kurang lebih 16 macam konstitusi dan pernah mengalami 20 kali kudeta militer. Namun, pada monarki Thailand tidak mengintervensi terhadap keputusan yang dilakukan oleh pemerintah setiap harinya. Adapun ciri-ciri negara monarki dan republik yang dianut oleh Thailand adalah Raja yang bertindak sebagai kepala negara dan diturunkan ke pilihannya sedangkan Perdana Menteri merupakan kepala pemerintahan.

Kekuasaan Raja dan Perdana Menteri

Secara umum, Raja hanya memiliki sedikit kekuasaan langsung dibawah batasan tujuan konstitusi. Akan tetapi, memiliki kekuasaan sebagai pelindung Buddhisme Kerajaan Thai dan juga sebagai lambang jati diri serta persatuan bangsa. Raja Thailand sangat dihormati oleh seluruh golongan masyarakat, mereka menganggap bahwa Raja adalah seorang pemimpin dari segi moral. Kondisi ini sering dimanfaatkan untuk beberapa kesempatan ketika menyelesaikan masalah krisis politik.

Disisi lain, Perdana Menteri yang bertindak sebagai kepala pemerintahan akan dilantik oleh Raja. Biasanya PM akan dipilih dari anggota parlemen yang telah ada. Adapun bentuk-bentuk negara dengan sebutan Gajah Putih ini adalah berbentuk kesatuan. Kesatuan negara Thailand terbagi atas 77 provinsi, dimana masing-masing provinsi nantinya akan dipimpin oleh seorang gubernur. Para gubernur nantinya akan diangkat oleh Mendagri. Pengecualian adalah Gubernur yang menduduki ibukota akan dipilih langsung oleh rakyat.

Parlemen

Parlemen yang diterapkan di Thailand adalah bikameral seperti kebanyakan negara yang menganut bentuk pemerintahan negara Australia. Di Thailand, Bikameral disebut sebagai Sapha Phuthaen Ratsadon atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai House of Representatives dan Senate atau Wuthisapha. Ratsadon dan Wuthisapha merupakan bagian parlemen Thailand yang sering disebut sebagai Rathasapha. Parlemen Thailand merupakan salah satu diantara negara lain yang juga menggunakan sistem dua kamar yang disebut sebagai Majelis Nasional atau Rathasapha yang beranggotakan dari Dewan Perwakilan (Sapha Phuthaen Ratsadon) dengan jumlah anggota sekitar 500 orang dan Senat (Wuthisapha) dengan jumlah anggota sekitar 200 orang.

Ratsadon yang beranggotakan 500 orang dan menjabat selama 4 tahun. 100 orang akan dipilih melalui sistem proporsional yang bervariasi menurut Party List berasal dari parpol. Sedangkan 400 lainnya akan dipilih dengan sistem mayoritas dengan varian First-Past-The-Post yang juga berasal dari parpol. Bentuk pemerintahan negara Thailand memiliki fungsi parlemen yang diutamakan dalam bidang persetujuan RUU, pemilihan Perdana Menteri yang berasal dari anggota parlemen, rancangan anggaran, pemberhentian menteri, melakukan pengawasan terhadap administrasi negara.

Selain itu, bersama dengan Senat memiliki tugas untuk memutuskan masalah substansial negara seperti prosedur pemerintahan yang benar, masalah konstitusi yang diberlakukan, deklarasi perang dan damai dan meratifikasi perjanjian internasional. Anggota Wuthisapha terdiri atas 200 orang untuk masa jabatan 6 tahun. Seluruh anggota senat dipilih melalui pemilihan umum dengan menerapkan sistem varian single vote dan diperbolehkan berasal dari luar partai politik.

Fungsi utama Senat adalah untuk melegalisasi RUU yang sudah dikerjakan oleh Dewan Menteri, menominasikan para pejabat yudikatif, berhak untuk memecat politisi negara apabila terbukti korupsi. Masing-masing anggota senat memiliki hak untuk bertanya kepada menteri. Apabila Dewan Menteri bubar, maka contoh kekuasaan legislatif dalam membuat UU akan dialihkan ke Senat. Di Thailand terdapat 18 anggota Dewan Negara Thailand yang diangkat oleh Monark. Adapun fungsi dewan negara adalah sebagai pemberi nasihat sesuai dengan permintaan Monark. Disisi lain, para menteri dalam kabinet Thailand memang diangkat oleh Monark namun bertanggungjawab kepada Rathasapha.


Politik

Politik Thailand juga menerapkan politik multipartai. Pada pemilu tahun 2005, Pratai Thai Rak Thai ternyata mendapatkan 377 kursi dari kuota 500 kursi yang diperebutkan di Majelis Rendah. Kondisi inilah yang kemudian memecahkan rekor sebagai pemerintahan satu partai untuk yang pertama kalinya dalam sejarah Raja Thailand. Meskipun demikian, Thailand merupakan salah satu negara yang menganut trias politik dimana terdapat pembagian wewenang yang sangat jelas antara lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif. Adapun pelaksanaan fungsi eksekutifnya melalui sistem kabinet, fungsi legislatif melalui sistem parlemen, sedangkan fungsi yudikatifnya melalui peradilan. Bentuk pemerintahan negara Thailand yang berupa monarki konstitusional ini memiliki pengadilan independen yang berasal dari eksekutif dan legislatif.

  • Eksekutif

Raja merangkap sebagai kepala angkatan bersenjata dan penegak agama. Adapun contoh kekuasaan eksekutif Raja adalah melakukan kekuasaan melalui sistem kabinet dan berhak untuk menduduki serta memperingatkan pemerintah apabila pemerintah menyimpang dari tugas yang diberikan oleh negara demi kebaikan rakyat. Lembaga eksekutif dipimpin langsung oleh Perdana Menteri dengan dukungan 35 anggota menteri. Kabinet memiliki tanggung jawab atas administrasi dari 14 kementrian. Disisi lain, Kantor Perdana Menteri memiliki tugas untuk melaksanakan roda pemerintahan atas nama Raja. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa Perdana Menteri ditunjuk dan diangkat oleh Raja.

  • Legislatif

Di Thailand, lembaga legislatif biasa disebut sebagai Majelis Nasional. Anggota dari Majelis Nasional terdiri atas Senat dan House of Representatives. Ketua dari House of Representatives merupakan ketua dari Majelis Nasional dan wakilnya merupakan ketua dari Senat. Keduanya bekerjasama dalam menjalankan pemerintahan negara.

  • Yudikatif

Anggota dari lembaga yudikatif terdiri atas pengadilan banding, Mahkamah Agung, pengadilan hakim, pengadilan first instance dan pengadilan buruh dan anak. Tugas lembaga yudikatif di Thailand sama seperti di negara lain yaitu sebagai pengadilan negeri dalam menyelesaikan berbagai tindak perkara pidana.

Itulah bentuk pemerintahan negara Thailand beserta dengan parlemen yang diberlakukan dan politiknya. Semoga bermanfaat !

, , , , ,




Oleh :
Kategori : Pemerintahan