Hak warga negara ialah segala sesuatu yang merupakan hal paling mendasar yang diperoleh dari negara. Hak dapat berupa suatu kewenangan, kepemilikan maupun kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Hak dapat diperoleh jikalau kewajiban telah dilaksanakan. Beda halnya dengan Hak asasi yang bersifat menyeluruh dan melekat pada setiap warga negara semenjak lahir, hak warga negara terbatas pada status kewarganegaraannya. (Baca juga: Hak dan Kewajiban warga negara dalam UUD 1945)
Hak warga negara Indonesia meliputi hak konstitusional dan juga hak hukum. Hak konstitutional merupakan hak-hak yang dijamin dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, sedang hak hukum ialah hak-hak yang timbul berdasarkan jaminan serta peraturan perundang-undangan di bawahnya. (Baca juga: Peran Konstitusi dalam Negara Demokrasi)
Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Persamaan kedudukan pada setiap warga negara berguna mengurangi dampak ketimpangan sosial di masyarakat yang dapat memicu konflik sosial dalam masyarakat.
Faktor Penyebab
Ada banyak hal yang dapat menyebabkan terjadinya sebuah pelanggaran terhadap hak seorang warga negara, hal-hal tersebut dapat mempengaruhi kehidupan dalam masyarakat, diantaranya sebagai berikut :
- Egois atau Sikap mementingkan diri sendiri
Sikap ini merupakan sikap seseorang yang akan selalu menuntut haknya tanpa mau peduli dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, biasanya orang dengan sikap seperti ini akan menghalalkan segala cara agar haknya terpenuhi, meskipun harus dengan melanggar hak orang lain. (Baca juga: Makna Persamaan Kedudukan Warga Negara di Indonesia).
- Tenggang Rasa
Sikap tenggang rasa atau toleran sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebab manusia hidup dalam kelompok sosial yang memerlukan orang lain. Perilaku yang tidak ada toleran maupun tenggang rasa antara satu dengan yang lainnya akan menimbulkan sikap diskriminatif terhadap warga negara lainnya. (Bca juga: Fungsi Toleransi dalam Kehidupan Sehari-hari)
- Wewenang
Kekuasaan atau wewenang disini bukan hanya dalam hal pemerintahan namun lebih kepada wewenang dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti dalam sebuah perusahaan, didalamnya ada pemimpin yang memegang kekuasaan. Apabila kekuasaan tersebut disalahgunakan tentu saja dapat memicu timbulnya pelanggaran terhadap hak orang lain.
- Perlakuan Aparat
Ketegasan dalam sikap aparat dibutuhkan dalam melaksanakan kewajibannya sebagai penegak hukum. Adanya tebang pilih dalam menyelesaikan suatu kasus dapat menimbulkan kecemburuan sosial dan justru menimbulkan kasus-kasus baru yang menjadi penyebab utama timbulnya pelanggaran hak seorang warga negara. (Baca juga:Faktor Penyebab Konflik Sosial dan Cara Mengatasinya)
- Penyimpangan Teknologi
Perkembangan teknologi saat ini selain menimbulkan dampak yang positif bagi masyarakat namun juga menimbulkan dampak negatif. Seseorang yang memiliki kemampuan dalam hal teknologi tidak sedikit yang menyalahgunakan hal tersebut untuk hal-hal yang melanggar hukum. Misalnya kejahatan dalam dunia maya, seperti penculikan melalui jejaring sosial, pembajakan situs penting milik pemerintah dan masih banyak lagi kasus lainnya.
Pelanggaran Hak Warga Negara
Pelanggaran hak warga negara terjadi disaat seorang warga negara tidak mendapatkan hak yang seharusnya seperti yang tercantum dalam undang-undang. Ini merupakan akibat yang timbul karena terjadinya kelalaian serta pengingkaran yang dilakukan oleh warga negara lainnya maupun oleh pemerintah melalui kebijakan. Beberapa hal yang termasuk dalam bentuk dari pelanggaran hak warga negara menurut UU yaitu:
- Tindakan menangkap seseorang maupun kelompok dengan dalih menjaga keamanan negara atau apapun tanpa adanya dasar hukum yang jelas dan transparan.
- Penerapan budaya tindak kekerasan dengan alasan dan bertujuan untuk menindak warga masyarakat yang dianggap bersikap ekstrim yang menurut anggapan pemerintah mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban yang dirasa mengancam serta membahayakan kelangsungan pembangunan. (Baca juga: Peran Lembaga Pengendalian Sosial diasyarakat).
- Pembungkaman maupun pembatasan kebebasan pers baik melalui cara pencabutan SIUP, pencekalan dan ijin edar, apalagi terhadap pers yang bersifat kritis serta vokal terhadap kebijakan pemerintah yang merugikan wargaa negara, dengan menggunakan dalih mengganggu stabilitas keamanan dan ketrentaman bersama.
- Menciptakan rasa takut dan tunduk dari masyarakat terhadap pemerintah, karena tak ngin dicurigai sebagai salah satu oknum pengganggu ketertiban serta keamanan nasional, hilangnya perasaan aman yang seperti ini merupakan bentuk pelanggaran hak asasi warga negara.
- Pembatasan kegiatan dalam berkumpul serta mengutarakan aspirasi, sebab dikhawatirkan akan menjadi oposan terhadap pemerintah. (Baca juga: Manfaat kehidupan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat)
Pencegahan Pelanggaran Hak Warga Negara
Sebelum pelanggaran menjadi lebih luas dan dapat merusak tatanan negara. Pencegahan terjadinya suatu pelanggaran merupakan satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah yang berfungsi sebagai Lembaga Penegak Hukum. Tindakan terbaik dalam upaya mencegah timbulnya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara adalah dengan mengupayakan agar faktor penyebab tidak terjadi. Namun apabila pelanggaran masih tetap terjadi upaya-upaya ini tetap dapat dilakukan demi menjaga dan melindungi hak seorang warga negara, diantaranya:
- Supremasi hukum diperlukan dalam upaya penegakan hukum dan sebagai alat untuk melindungi setiap warga negara dari tindakan yang menyimpang dari jalur hukum. Memberikan jaminan kepastian dan persamaan hak didalam hukum, serta memberi perlindungan dari tindakan kekerasan yang dapat melanggar hak warga negara lainnya. (Baca juga: Cara Menanamkan Kesadaran Hukum Pada Warga Masyarakat)
- Meningkatkan peran lembaga tinggi negara yang memiliki wewenang dalam menjaga hak dan kewajiban setiap warga negara agar senantiasa berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam undang-undang. Lembaga-lembaga tersebut diantaranya KPK, Komnas HAM, Komnas Perlindungan Perempuan, KPAI serta OMBUDSMAN. (Baca juga: Hak perlindungan anak menurut Undang-undang)
- Fungsi pelayanan publik yang diperbaiki dan meningkat seiring waktu akan mengurangi pelanggaran hak warga negara, terutama oleh pemerintah. (Baca juga: Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia)
- Memberikan pengawasan yang menyeluruh terhadap warga masyarakat maupun organisasi politik dalam upaya meningkatkan kewaspadaan mengantisipasi upaya pelanggaran hak maupun kewajiban. (Baca juga: Fungsi Partai Politik di Indonesia)
- Meningkatkan efisiensi dan profesionalisme kerja lembaga keamanan negara dalam hal ini TNI dan POLRI. (Baca juga: Tugas dan Fungsi TNI POLRI Menurut UUD 1945)
- Mengoptimalkan sikap gotong royong dan kerjasama antar kelompok agar tecipta harmonisasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman dan sentosa.