5 Perbedaan Budaya Politik Militan Dan Toleransinya

Apa itu budaya politik?. Budaya politik merupakan sebuah pola atau tingkah laku kehidupan masyarakat bernegara. Adapun tingkah laku yang dimaksud diantaranya adalah penyelenggaraan administrasi, politik, hukum, norma dalam masyarakat dan lain sebagainya.

Budaya politik juga dapat diartikan sebuah sistem agar masyarakat ikut serta dalam kebijakan pemerintahan atau secara singkat merupakan praktek masyarakat dalam bidang politik. Lalu apa saja perbedaan budaya politik militan dan toleransi ?.

1. Toleransi

Perbedaan budaya politik militan dan toleransi yang pertama adalah dari sikap toleransi yang ditunjukkan. Contoh budaya politik militan salah satunya adalah sikap toleransi antar sesama bisa dikatakan sangat kurang. Kondisi seperti ini disebabkan karena pada budaya politik militan, perbedaan adalah sesuatu yang dapat menimbulkan kerusuhan atau keburukan.

Oleh karena itu, segala bentuk sikap, perbuatan dianggap kesamaan yang dipaksaan dalam sebuah perbedaan. Disisi lain, pada budaya politik militan ini memiliki alasan khusus terhadap hal tersebut. Alasannya adalah untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan dalam masyarakat.

Berbeda dengan budaya politik toleransi yang menjunjung tinggi sikap keterbukaan dalam segala aspek, salah satunya adalah sikap toleransi ini. Toleransinya sangatlah tinggi antar sesama masyarakatnya. Oleh karena itu, pada negara yang menganut budaya politik toleransi ini masyarakatnya hidup dalam lingkup saling tolong menolong, saling menghormati perbedaan serta bekerja sama dalam berbagai aspek bidang.

2. Kerjasama

Pada umumnya, setiap negara dalam memajukan atau menjalankan program pemerintahan tentunya membutuhkan kerjasama antar negara. Saling support satu sama lain dalam mencapai tujuan bersama. Akan tetapi ternyata hal ini tidak berlaku pada budaya politik militan. Sebagian besar masyarakat yang hidup pada negara tersebut cenderung tidak memiliki sifat toleransi dan cenderung kritis.

Maka dari itu, peluang akan kerjasama dengan berbagai pihak di luar lingkup masyarakat menjadi kurang bahkan sangat tidak mungkin untuk dilakukan. Adapun pihak luar yang dimaksudkan disini adalah mereka yang sangat berbeda dengan masyarakat yang hidup dalam negara politik militan. Orang-orang tersebut justru dicurigai oleh masyarakat militan.

Kondisi ini menyebabkan tujuan pembangunan nasional pada negara dengan budaya politik militan menjadi sulit tercapai. Berbeda dengan negara toleransi yang hampir seluruh masyarakatnya memiliki sifat toleransi. Kondisi seperti inilah yang membuka peluang besar terjalinnya kerjasama dengan negara lain atau pihak lain di luar masyarakat.

Adapun contoh kerjasama pada budaya politik toleransi adalah adanya kerjasama dalam bidang pendidikan dengan melakukan pertukaran pelajar dari dalam negeri dengan luar negeri. Contoh hubungan bilateral dalam menunjang pembangunan nasional adalah banyaknya investor asing yang mau menanamkan modal pada negara tersebut.

3. Diskriminasi

Apa itu diskriminasi?. Diskriminasi merupakan suatu pembeda perlakuan yang dilakukan dikarenakan faktor perbedaan dalam berbagai sektor, seperti pendidikan, ekonomi dan lain sebagainya. Dalam politik militan, diskriminasi merupakan sesuatu yang sangat dihindari mengingat negara yang menganut paham ideologi tersebut sangat menghindari perbedaan.

Mereka memperlakukan keadilan hanya kepada mereka yang tidak dianggap berbeda dalam masyarakat. Dapat dikatakan bahwa tingkat diskriminasi pada negara militan ini cenderung tinggi. Akan sangat berbeda dengan negara yang menganut prinsip budaya politik toleransi. Pada negara tersebut tingkat diskriminasinya cenderung menurun.

Hal ini dikarenakan sebagian masyarakatnya memandang perbedaan adalah sesuatu yang dianggap berkah sebagai solusi untuk berbagai macam permasalahan yang muncul dari segala sudut pandang. Contoh budaya politik toleransi diantaranya adalah perbedaan suku, tingkat pendidikan, agama, tingkat ekonomi, jenis kelamin dan lain sebagainya.

4. Kekuasaan Pemerintah

Di negara militan, pemerintah pusat memberikan jaminan akan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat dan untuk mencegah terjadinya perbedaan serta terjadinya konflik sosial. Oleh karena itu, pada negara militan wewenang pemerintah pusat memiliki kekuasaan secara penuh dalam menjalankan segala aspek kebijakan serta dalam pengelolaan SDA yang telah dimiliki. Menariknya adalah penguasa yang tingkat kepemimpinannya berada dibawah pemerintah pusat juga memiliki kewenangan kekuasaan penuh untuk menjalankan tugas dan kewajibannya masing-masing.


Kebijakan otonomi daerah pada budaya politik militan merupakan sesuatu yang bersifat sentralisasi. Seperti yang telah kita ketahui bahwasanya keterbukaan pada negara dengan budaya politik toleransi sangat terasa dalam berbagai sektor penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penyelenggaraan pemerintah, rakyat dapat mengawasi jalannya pemerintahan yang dijalankan.

Keterbukaan dan transparansi pada budaya politik toleran cukup tinggi, sehingga masyarakat dapat mengawasi pemerintah dan mengajukan berbagai masukan yang tentunya dapat membantu dalam pembangunan nasional. Pada ideologi budaya politik toleransi pemerintah melakukan otonomi daerah besar-besaran di berbagi daerah. Tujuannya adalah untuk membantu menjalankan program pemerintah dan pemerataan dalam berbagai sektor kehidupan.

5. Musyawarah

Musyawarah merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai keputusan dan tujuan bersama. Pada negara toleransi, musyawarah merupakan hal penting yang dilakukan dalam menyelesaikan konflik yang muncul dalam masyarakat. Musyawarah hanya akan berhasil apabila telah terjadi bentuk-bentuk keputusan bersama. Adapun contohnya adalah musyawarah dalam pemilihan ketua RT.

Akan sangat berbeda pada budaya politik militan yang memang kekuasaan dipegang penuh oleh penguasa tertinggi. Oleh karena itu setiap ada keputusan penting, meskipun hal tersebut berkaitan dengan kepentingan masyarakat maka keputusannya tetap diambil alih oleh para petinggi negara. Kebebasan demokrasi dan individu pada negara militan kurang diapresiasi. Namun, dengan demikian setidaknya dapat menjamin ketertiban serta keamanan ditengah-tengah kehidupan masyarakat.

Itulah beberapa perbedaan budaya politik militan dan toleransi yang dapat kamu ketahui mulai dari sikap toleransi yang diterapkan, kekuasaan pemerintahnya hingga agenda musyawarah yang dilakukan atau tidak.

, , , ,




Oleh :
Kategori : Pemerintahan