Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kekayaan alam dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh negara kita Indonesia ini tersebar di seluruh pulau yang ada di Indonesia. Kekayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang kita miliki ini patut kita jaga agar terjadi keharmonisan diantara kedua sumber daya ini. Jumlah penduduk Indonesia termasuk di dalam sepuluh besar terbanyak di dunia.
Dampak globalisasi di berbagai bidang (baca juga: Dampak Globalisasi) harus diwaspadai dan diantisipasi oleh pemerintah Indonesia berserta masyarakatnya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, terutama yang dapat memperngaruhi pada integrasi nasional di berbagai bidang. (baca juga: Faktor Pendorong dan Penghambat Integrasi Nasional) Perkembangan zaman yang mendorong munculnya globalisasi tidak selalu memberikan dampak yang negatif kepada bangsa kita Indonesia. Perlu kita ketahui, terdapat peran globalisasi di Indonesia di berbagai bidang yang dapat mendorong Indonesia dalam hal pembangunan di berbagai aspek dan bidang guna mensejahterakan penduduk yang tinggal di Indonesia.
Pengertian Pembangunan di Indonesia
Keberadaan jumlah penduduk yang lebih dari dua ratus juta jiwa ini menuntut pemerintah Indonesia untuk melakukan suatu tindakan atau menentukan kebijakan agar kebutuhan penduduk Indonesia dapat terpenuhi dengan baik. Jumlah penduduk yang tidak sedikit ini tentunya menumbuhkan berbagai macam keberagaman dan kemajemukan di berbagai aspek dan bidang yang perlu kita rawat dan kita jaga agar keberagaman dan kemajemukan yang dimiliki oleh Indonesia tidak hilang tergerus karena adanya pengaruh dari munculnya globalisasi.
Berikut beberapa pengertian dari pembangunan yang kita kenal:
Perlu kita ketahui terlebih dahulu, pada era berlakunya sistem pemerintahan Indonesia pada orde lama, pemerintah pada masa ini mulai secara perlahan-lahan untuk membangun Indonesia. Dalam era demokrasi orde lama yang berlangsung di Indonesia, pembangunan tidak dapat dilakukan secara cepat dan terstruktur karena Indonesia sendiri masih dalam masa transisi kemerdekaan dan masih diintervensi oleh bangsa yang pernah menjajah Indonesia.
Berikut fungsi pembangunan di Indonesia dalam negara RIS yang pernah berlaku di Indonesia:
Tahapan Pembangunan Nasional di Indonesia
Setelah masa orde lama berakhir, lahirlah masa orde baru yang dipimpin oleh almarhum presiden Soeharto. (baca juga: Pemerintahan Orde Baru) Pada era orde baru, pembangunan di Indonesia mulai gencar untuk dilaksanakan guna mencapai stabilitas nasional di berbagai aspek dan bidang. Bagi masyarakat Indonesia yang mengalami era pemerintahan orde baru tentu mengenal program andalan pemerintah untuk membangun Indonesia. Program tersebut disebut dengan Repelita atau Rencana Pembangunan Lima Tahun. Program ini sendiri terbagai dalam beberapa tahapan, yaitu:
Repelita I dilaksanakan pada tahun 1969-1974. Program Repelita I yang dilakukan oleh pemerintah masa orde baru dipusatkan pada pembangunan pada sektor kebutuhan dasar serta sektor infrastruktur Indonesia. Selain itu, dalam Repelita I ini juga dilakukan pembangunan pada sektor pertanian dimana menekankan agar Indonesia menjadi penghasil pertanian yang besar untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya terutama dalam hal kebutuhan pokok.
Baca juga:
Repelita II dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1974-1979. Pada Repelita II ini, pembangunan yang sifatnya kedaerahan mulai dilakukan. Dalam sejarah pemerintahan orde baru, Repelita II melakukan pembangunan terhadap pulau Jawa, Bali, dan Madura melalui adanya program transmigrasi. Melalui program transmigrasi inilah pulau-pulau yang menjadi bagian dari Indonesia mulai digalakkan pembangunannya dalam berbagai aspek dan bidang.
Repelita III berlangsung dari tahun 1979 sampai dengan tahun 1984. Pembangunan yang dilakukan pada masa Repelita III ini terpusat pada sektor perindustrian. Pembangunan pada sektor perindustrian pada masa Repelita III dimaksudkan untuk meningkatkan ekspor bahan mentah, produk setengah jadi, maupun produk jadi guna meningkatkan pendapatan nasional.
Era Repelita IV berlangsung pada tenggang tahun 1984-1989. Repelita IV ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia di berbagai bidang, terutama di bidang perindustrian. Pada masa ini, terjadi penyerapan tenaga kerja yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan pekerja di sektor perindustrian.
Repelita V dilaksanakan pada tahun 1989-1994. Pembangunan pada Repelita V dipusatkan pada sektor transportasi, komunikasi, dan pendidikan. Pada masa Repelita V ini, mulai dikembangkan berbagai macam moda transportasi massal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia untuk menjangkau berbagai tempat atau daerah. Selain itu, komunikasi dan pendidikan juga menjadi fokus dalam pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyakarakat melalui proses pendidikan.
Walaupun era pembangunan pada masa orde baru telah berakhir, pembangunan di Indonesia pada perbagai aspek dan bidang tetap berlangsung. Pada era konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, pembangunan masih berpusat pada wilayah barat dan tengah Indonesia. Namun di era sekarang ini, pembangunan Indonesia di berbagai aspek dan bidang sudah mulai dilakukan di seluruh wilayah Indonesia. Tentunya dalam melakukan pembangunan secara nasional, pemerintah Indonesia tidak pernah terlepas dari tujuan dilakukannya pembangunan nasional di seluruh wilayah Indonesia. Adapun tujuan pembangunan nasional di Indonesia secara umum diantaranya:
Berbagai macam sistem politik pernah berkembang di Indonesia. Sistem politik yang pernah berkembang ini mempunyai tujuan untuk membangun sistem politik yang demokratis di dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air Indonesia. Jalannya sistem politik di Indonesia tidak hanya terjadi pada tatanan pemerintahan namun juga pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Dalam sistem politik demokratis di Indonesia yang telah berjalan selama kurang lebih tujuh dekade, terjadi banyak gejolak di dalam pembangunan sistem politik itu sendiri. Berbagai peristiwa jatuh bangun pada berlakunya sistem politik di berbagai kalangan membuat Indonesia memiliki banyak pengalaman sehingga dapat melakukan perbaikan pada sistem politik yang pergunakan, sebagai berikut:
Pembangunan pada sistem politik di Indonesia menitik beratkan pada nilai-nilai Pancasila khususnya dalam kehidupan berdemokrasi. Oleh karena itu, pembangunan sistem politik yang demokratis di Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi Pancasila agar dalam perkembangannya, sistem politik di Indonesia tidak melenceng dari ideologi negara yaitu Pancasila. Selain itu pembangunan terhadap sistem politik di Indonesia juga didasarkan pada asas-asas demokrasi Pancasila agar dalam pelaksanaan pembangunan sistem politik tidak melupakan nilai-nilai Pancasila. Dengan adanya pembangunan sistem politik yang demokratis, Indonesia dapat melakukan berbagai kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sistem politik secara lebih dewasa dan menekankan pada demokrasi yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa.
Ada pepatah mengatakan “Mens Sana in Corpore Sano” yang memiliki arti yaitu di dalam tubuh yang kuat, terdapat jiwa yang sehat. Hal ini juga berlaku dalam menjalakan sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia. Mewujudkan sistem pemeritahan yang baik merupakan salah satu tujuan umum dalam pembangunan nasional. Dalam mewujdukan sistem pemerintahan yang baik, diperlukan tubuh-tubuh yang kuat akan jiwa pemerintahan dapat menjadi sehat untuk menjalankan tugas dan fungsinya demi memajukan bangsa. Perwujudan sistem pemerintahan yang baik harus dilakukan terlebih dahulu melalui sistem pemerintahan terkecil yang berlaku di masyarakat. Perlu adanya penguatan terhadap struktur pemerintahan kabupaten, kota, dan provins terhadap tugas dan fungsi yang dijalankannya dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya.
Pada masa demokrasi terpimpin yang berlaku di Indonesia, sistem pemerintahan benar-benar dilakukan secara terpusat. Hal ini berarti bahwa segala bentuk pelaksanaan pemerintahan daerah diatur oleh pemerintah pusat termasuk di dalamnya adalah melakukan pembangunan pada skala daerah. Tentu saja dalam pelaksanaannya, pemerintah pusat mengalami kesulitan karena wilayah di Indonesia sangat banyak dan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda diantara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Oleh karena itu, demi mewujudkan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan sistem pemerintahan yang baik, pemerintah menetapkan suatu kebijakan yaitu diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia sebagai salah satu alat pemerintah pusat untuk memaksimalkan peran pemerintah dalam pembangunan, sebagai berikut:
Baca juga:
Seperti yang sudah disebutkan dalam paragraf pendahuluan, Indonesia memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang begitu banyak. Negara Indonesia dikaruniai hasil alam yang sangat melimpah oleh Tuhan Yang Maha Esa. Namun dengan adanya hasil alam yang melimpah ini, belum tentu menjamin kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Pada masa demokrasi era reformasi sekarang ini, pemerintah Indonesia melalui gencar melakukan pembangunan di berbagai sektor guna memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia dan meningkatkan daya saing bangsa dalam berbagai aspek dan bidang, sebagai berikut:
Oleh karena itu, pemerintah melakukan percepatan pembangunan pada sektor-sektor yang bersifat kedaerahan dalam berbagai bidang terutama dalam bidang ekonomi dan industri. Tujuan percepatan dan pemerataan pembangunan di berbagai sektor merupakan termasuk dalam salah satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dimana percepatan pembangunan yang dilakukan adalah dari masyarakat dan untuk masyarakat.
Salah satu pembangunan nasional di Indonesia adalah membangun kesejahteraan rakyat. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat besar dan tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Kesejahteraan masyarakat di Indonsia perlu diperhatian salah satuya dengan melakukan pembangunan terhadap infrastruktur pendidikan, kesehatan, transportasi, ekonomi, dan lainnya, sebagai berikut:
Selain itu, membangun kesejahteraan masyarakat juga didasarkan pada norma-norma dalam kehidupan masyarakat agar nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat tidak hilang begitu saja karena adanya upaya pemerintah dalam membangun kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini perlu dilakukan agar konflik sosial di dalam masyakarat dalam diminimalisir sehingga persatuan dan kesatuan Indonesia tetap terjaga. (baca juga: Contoh Konflik Sosial dalam Masyarakat)
Mencerdaskan kehidupan bangsa adalah salah satu pembangunan nasional Indoensia yang tercantum pada pembukaan UUD 1945. Pemerintah Indonesia beranggapan bahwa jika masyarakat Indonesia dapat mencapai kecerdasaan pada tingkatan tertentu, masyarakat Indonesia akan turut berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan pembangunan nasional, sebagai berikut:
Demikianlah sedikit penjelasan mengenai pembangunan nasional Indonesia beserta dengan tujuannya secara umum. Melalui pembangunan nasional yang dilaksanakan di Indonesia, diharapkan dapat memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa melalui tercapainya kesejahteraan masyarakat Indonesia. Semoga artikel ini dapat bemanfaat bagi para pembaca sekalian.
Badan usaha berdasarkan wilayah negara adalah badan usaha yang mana didalamnya dapat dikelompokkan dari asal…
Pemerintahan suatu negara memiliki banyak lembaga yang bertanggung jawab atas berbagai aspek administrasi negara. Lembaga-lembaga…
Para pendiri bangsa telah berkomitmen untuk mewujudkan cita-cita besar bangsa Indonesia, salah satu wujud komitmen…
Dari sudut pandang etimologi, kata "Otonomi" berarti mengatur sendiri atau memerintah sendiri. Pengertian Otonomi Daerah dapat…
Komitmen di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai "Tanggung jawab", perilaku bertanggung jawab dapat…
Pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik…