Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan prinsip rule of law dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini membuat semua hal di Indonesia diatur di dalam produk hukum atau aturan perundang-undangan tertentu. Ada banyak macam-macam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun, berdasarkan kedudukan tata urutan perundang-undangan, undang-undang menjadi peraturan tertinggi di bawah UUD 1945. Hal ini membuat undang-undang memiliki peran yang sangat penting dalam sistem hukum di Indonesia.
Indonesia menggunakan undang-undang sebagai salah satu dasar hukum karena tidak semua hal bisa diatur di dalam UUD 1945. Undang-undang akan mengatur lebih jauh tentang hal-hal yang sudah dijelaskan di UUD 1945. Misalnya, UUD 1945 mengatur tentang keuangan negara, maka undang-undang akan menjabarkan tentang hukum keuangan negara dan landasan hukum APBN secara lebih rinci. Salah satu hal yang diatur di dalam undang-undang adalah tentang kearsipan. Undang-undang yang mengatur tentang kearsipan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009. Peran undang-undang kearsipan ini dalam dunia kearsipan di Indonesia adalah:
- Menjamin Pelaksanaan Proses Kearsipan Di Indonesia
Peran undang-undang kearsipan yang pertama adalah menjamin terlaksananya segala proses kearsipan yang ada di Indonesia. Undang-undang kearsipan menjamin beberapa hal terkait kearsipan berikut ini untuk berlangsung dengan baik:
- Kegiatan pengarsipan oleh lembaga negara, lembaga pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, suatu perusahaan, organisasi atau lembaga politik, lembaga atau organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan. Khusus untuk pengarsipan nasional dilakukan oleh ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia).
- Kegiatan penyelenggaraan kearsipan nasional yang dibuat menjadi sistem yang lebih dinamis, komprehensif, dan terpadu.
- Melindungi Proses Penggunaan Arsip Di Indonesia
Salah satu tujuan norma hukum di Indonesia adalah melindungi semua hal yang dianggap berharga bagi negara. Arsip negara tentu menjadi salah satu hal yang berharga bagi negara. Melindungi semua proses penggunaan arsip juga menjadi peran undang-undang kearsipan yang ada di Indonesia. Arsip bisa digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam suatu perkara hukum atau proses pengadilan lainnya.
Oleh karena itu, arsip harus tersedia secara autentik dan terpercaya. Selain itu, arsip yang dimiliki oleh negara harus dikelola dengan baik dan andal. Arsip juga harus dimanfaatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini agar arsip tidak hilang dan selalu bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk keperluan lainnya di masa depan.
- Menjamin Semua Tindakan Perlindungan Arsip Di Indonesia
Peran undang-undang kearsipan berikutnya adalah menjamin semua bentuk tindakan yang dilakukan untuk melindungi arsip yang ada di Indonesia. Arsip-arsip yang dimiliki oleh negara haruslah selalu dilindungi agar tidak hilang. Arsip yang menjadi dokumen penting bagi negara akan membawa dampak yang buruk jika keberadaannya tidak diketahui.Arsip harus dilindungi dan diamankan karena arsip mengandung data-data masyarakat, bangsa, dan negara yang harus dipertanggungjawabkan.
Selain itu, arsip merupakan dokumen rahasia negara di berbagai bidang kehidupan, meliputi ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Arsip adalah contoh identitas nasional dan jati diri negara yang tidak boleh diketahui oleh bangsa lainnya. Hal inilah yang membuat negara harus melakukan bentuk pengelolaan, pemanfaatan, dan perlindungan arsip dengan sistem yang terpadu.