GuruPPKN.com

Categories: Lembaga Negara

9 Lembaga Pelaksana Kedaulatan Rakyat dan Perannya

Sebagai negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial, Indonesia meletakkan jabatan kepala negara dan kepala pemerintahan di tangan seorang presiden yang berperan sebagai lembaga eksekutif dan dibantu oleh para menteri atau kabinet. Adapun tugas lembaga negara yang lain dipegang oleh kekuasaan legislatif dan yudikatif. Lembaga-lembaga tersebut merupakan lembaga negara yang bertugas sebagai lembaga dalam pelaksana kedaulatan rakyat. Hal ini sesuai dengan UUD (Undang-Undang Dasar) Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Untuk lebih jelasnya, berikut diuraikan lembaga negara pelaksana kedaulatan rakyat dan perannya yang meliputi:

Lembaga Kekuasaan Legislatif Dalam Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat

Kekuasaan legislatif merupakan suatu badan yang terdiri dari perwakilan-perwakilan rakyat. Beberapa lembaga legislatif di Indonesia adalah MPR (Lembaga Permusyawaratan Rakyat), DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), DPD (Dewan Perwakilan Daerah), dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Berikut merupakan penjabaran dari lembaga-lembaga tersebut sebagai pelaksana kedaulatan rakyat.

MPR

Sebelum dimulai dan dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945, MPR merupakan lembaga tertinggi negara dan berperan sebagai pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat. Hal tersebut sesui dengan Pasal 1 ayat (2) sebelum amandemen yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Pasal ini membuat MPR menjadi satu-satunya lembaga pelaksana kedaulatan rakyat karena dipandang sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Atas tugasnya sebagai pelaksana kedaulatan rakyat maka MPR diamanahi untuk melakukan beberapa hal seperti: (Baca juga : Tugas dan Fungsi MPR)

Menetapkan UUD
Mengubah UUD
Menetapkan GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara) (Baca juga : Fungsi GBHN)
Memilih Presiden dan Wakil Presiden

Artikel terkait :

Namun demikian, banyak ahli hukum Tata Negara berpendapat bahwa pasal ini membuat MPR seolah-olah menjadi satu-satunya pemegang kedaulatan rakyat padahal masih ada lembaga negara lainnya yang juga berperan dalam melaksanakan kedaulatan tersebut. Dengan demikian, pada era reformasi, pasal 1 ini dirubah sehingga lebih sesuai dengan kondisi pemerintahan di Indonesia. Efek dari perubahan tersebut MPR tidak lagi berwenang dalam memilih presiden dan hanya sebagai salah satu lembaga tinggi negara berdasarkan check and balances. Adapun peran MPR sebagai pelaksana kedulatan rakyat setelah amandemen UUD 1945 meliputi: (Baca juga: Fungsi MPR)

Mengubah dan menetapkan UUD (Pasal 3)
Melantik presiden dan wakil presiden (Pasal 3)
MPR dapat memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD (Pasal 3)
MPR dapat memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya atas usul DPR jika terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden (Pasal 7A) (Baca juga : Syarat Menjadi Presiden dan Wakil Presiden Menurut UUD)
MPR memilih wakil presiden saat terjadi kekosongan wakil presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh presiden melalui sidang (Pasal 8 ayat 2)

DPR

DPR juga merupakan salah satu lembaga pelaksana kedaulatan rakyat, adapun peran-perannya dapat dilihat seperti berikut ini:

Pasal 7 B ayat (1) mengajukan usulan pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden kepada MPR jika sebelumnya telah mengajukannya kepada MK dan MK telah memutuskan bahwa presiden dan/atau wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden
Pasal 11 ayat (2) menerangkan bahwa DPR perlu memberikan persetujuan atas perjanjian internasional yang dibuat oleh presiden yang mana dapat berakibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang (Baca juga: Tahapan Perjanjian Internasional)
Pasal 13 ayat (2) bahwa DPR memberikan pertimbangan kepada presiden terkait pengangkatan duta dan konsul
Pasal 13 ayat (3) bahwa DPR memberikan pertimbangan kepada presiden terkait penempatan duta negara lain
Pasal 14 ayat (2) bahwa DPR memberikan pertimbangan kepada presiden terkait pemberian amnesti dan abolisi (Baca juga : Pengertian Amnesti)
Pasal 20 ayat (1) mencantumkan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang
Pasal 20 ayat (2) menerangkan bahwa DPR bersama presiden membahas RUU untuk mendapatkan persetujuan bersama
Pasal 20 A ayat (1) menyebutkan bahwa DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan (Baca juga : Fungsi DPR)
Pasal 20 A ayat (2) menjelaskan bahwa dalam melaksanakan fungsinya tersebut DPR memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
Pasal 20 A aayat (3) menjabarkan tentang anggota DPR yang diberikan hak berupa hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas
Pasal 21 menguraikan bahwa anggota DPR dapat mengajukan usul RUU (Rancangan Undang-Undang) (Baca juga : Tugas dan Wewenang DPR)
Pasal 22 ayat (2) menerangkan bahwa peraturan pemerintah harus mendapat persetujuan DPR
Pasal 23 ayat (1) bahwa APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) membutuhkan persetujuan DPR dan disahkan melalui undang-undang. (Baca juga : Fungsi APBN)
Pasal 23 F ayat (1) menjelaskan bahwa DPR memilih anggota BPK berdasarkan pertimbangan DPD.
Pasal 24 A ayat (3) bahwasanya DPR memberikan persetujuan atas usulan KY tentang calon hakim agung.
Pasal 24 B ayat (3) menjelaskan bahwa DPR memberi persetujuan tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota KY oleh presiden.
Pasal 24 C ayat (3) bahwa DPR ikut mengajukan 3 anggota hakim konstitusi kepada MK.

DPD

Salah satu lembaga legislatif yang memiliki peran dalam melaksanakan kedaulatan rakyat adalah DPD yang mana peran-perannya terdapat di dalam UUD 1945 seperti:

Pasal 22 D ayat (1) menerangkan bahwa DPD dapat mengajukan kepada DPR tentang RUU yang menyangkut otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah (Baca juga : Fungsi Pemerintah Daerah dalam Pembangunan)
Pasal 22 D ayat (2) menyebutkan bahwa DPD ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU tentang APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama (Baca juga : Asas-Asas Pemerintahan Daerah)
Pasal 22 D ayat (3) menguraikan bahwa DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.
Pasal 23 f ayat (1) menguraikan bahwa DPD memberi usulan kepada DPR sebagai bahan pertimbangan terkait anggota BPK