10 Contoh Kegiatan Memajukan Kesejahteraan Umum

Indonesia merupakan salah satu contoh negara kesatuan yang menganut sistem pemerintahan presidensial. Sebagai negara kesatuan, Indonesia memiliki sistem pemerintahan terpusat dan seluruh warga negara memiliki tujuan yang sama dimana tujuan pembangunan nasional bangsa Indonesia termuat dalam Pembukaan UUD (Undang-Undang Dasar) 1945. Dalam alinea tersebut dijelaskan bahwa bangsa Indonesia memiliki 4 (empat) tujuan nasional seperti melindungi bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang mana pelaksanaannya didasarkan pada kemerdekaan dan perdamaian abadi serta keadilan sosial. Untuk pembahasan kali ini, akan diuraian contoh-conntoh kegiatan memajukan kesejahteraan umum demi terwujudnya keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. (Baca juga : Pokok Pikiran dalam Pembukaan UUD)

Pengertian Kesejahteraan Umum

Sebelum kita mengetahui berbagai kegiatan yang tergolong dalam jenis memajukan kesejahteraan umum, alangkah baiknya kita mengetahui makna sebenarnya dari kesejahteraan umum terlebih dahulu. Kesejahteraan memiliki makna suatu keadaan dimana kita bisa merasakan sejahtera, aman dan tenteram sehingga kesejahteraan umum berarti suatu keadaan sejahtera yang dimiliki secara umum. Kesejahteraan ini ada 2 (dua) jenis yaitu kesejahteraan jiwa dan sosial. Menurut UU (Undang-Undang) Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 1 ayat (1)  yang berbunyi “Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”. Adapun kesejahteraan jiwa berkaitan erat dengan kesehatan jiwa.

Artikel terkait :

Contoh Kegiatan Memajukan Kesejahteraan Umum

Setelah mengetahui makna dari kesejahteraan umum kita bisa menyebutkan contoh penyelenggaraan kesejahteraan umum yang ada di Indonesia, berikut ini langkah-langkah yang ditempuh pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan umum warga negara, adapun diantaranya adalah:

1. Optimalisasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Keberadaan lalu lintas dan angkutan jalan sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan umum rakyat suatu bangsa. Seorang pemerintah harus memperhatikan sistem transportasi di negaranya sehingga terwujud keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1), lalu lintas dan angkutan jalan didefinisikan sebagai “satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya”. Berdasarkan hal tersebut pemerintah melakukan berbagai penyenggaraan kegiatan yang dituang dalam Pasal 8 – Pasal 12, adapun contohnya adalah:

  • Merencanakan, membangun, dan mengoptimalkan pemanfaatan ruas jalan
  • Melakukan pengujian terhadap kelayakan fungsi jalan sehingga sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan
  • Melakukan pengembangan sistem informasi dan komunikasi dalam bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan
  • Mengadakan perizinan angkutan umum
  • Melakukan pengujian dan penerbitan SIM (Surat izin Mengemudi)

Artikel terkait:

2. APBN dan APBD Pro Rakyat

Setiap tahunnya pemerintah pusat membuat APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) sedangkan pemerintah daerah membuat APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) yang mana fungsinya mencapai tujuan nasional bangsa salah satunya meningkatkan kesejahteraan umum. APBN dan APBD ini dikatakan sebagai alat peningkatan kesejahteraan rakyat jika dalam pembuatan dan pelaksanaannya pro terhadap rakyat. Dengan demikian alokasi dana lebih diutamakan untuk kepentingan masyarakat secara umum, baik di bidang ekonomi, pendidikan, agama, maupun bidang-bidang lainnya. Pemerintah perlu mengadakan pengawasan secara ketat agar dana APBN dan APBN digunakan dengan semestinya. (Baca juga: Fungsi APBN)


3. Adanya Peraturan Perundang-undangan yang Mengatur Hak Warga Negara

Hak warga negara Indonesia telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan seperti UUD 1945 maupun UU. Pemerintah hendaknya menghormati hak-hak tersebut sehingga rakyat merasa nyaman untuk tinggal, menetap, bahkan bangga menjadi warga negara Indonesia. Pemberian hak-hak warga negara beserta perlindungan terhadap hak tersebut melalui UUD 1945 dan UU merupakan salah satu wujud kegiatan pemerintah untuk memajukan kesejahteraan umum. (Baca juga: Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia)

4. Pemberian Jaminan Kesejahteraan Sosial untuk Rakyat Miskin

Pemerintah bertanggung jawab terhadap warga negaranya tanpa membedakan kududukan, kekayaan, ras, maupun kebudayaan. Oleh karena itu penyelenggaraan kegiatan memajukan kesejahteraan umum harus dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk rakyat miskin. Untuk masyarakat dengan tingkat ekonomi yang rendah pemerintah perlu lebih memperhatikan kesejahteraan sosialnya. Tanggung jawab pemerintah terhadap kesejahteraan sosial termuat dalam UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yaitu pada Pasal 25 dari poin a sampai n, adapun beberapa contohnya adalah sebagai berikut:

  • Memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial
  • Menyedian akses penyelenggaraan kesejahteraan sosial
  • Menyelenggarakan pendidikan dan penelitian kesejahteraan sosial (Baca juga: Pentingnya Pendidikan Bagi Manusia)
  • Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial

Artikel terkait:

5. Jaminan Keamanan dan Keselamatan

Setiap warga negara tentunya mengharapkan jaminan keamanan dan keselamatan dari pemerintah di negaranya. Tentunya setiap negara memiliki program-program tersendiri untuk menjamin keamanan dan keselamatan warga negaranya. Dengan kondisi negara yang aman dan selamat maka kesejahteraan umum dapat tercapai. Beberapa langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk menjamin keamanan dan keselamatan warga negaranya seperti beikut ini:

  • Menyediakan tenaga militer seperti tentara untuk menjamin keamanan dan keselamatan negara termasuk warga negaranya (Baca juga: Tugas dan Fungsi TNI POLRI)
  • Keberadaan polisi sebagai aparat penegak hukum sehingga keamanan dan keselamatan rakyat dapat terjamin
  • Adanya lembaga peradilan yang mengadili para pelanggar hukum
  • Adanya lapas yang berfungsi untuk memenjarakan para pelanggar hukum sehingga tidak berkeliaran di sekitar masyarakat

6. Jaminan Beragama

Negara Indonesia mengakui 5 (lima) agama yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha yang mana negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya tersebut. Hal ini sesuai dengan dengan isi Pasal 29 UUD 1945. Salah satu parameter masyarakat yang sejahtera adalah kebebasan beragama, hal-hal yang dilakukan pemerintah untuk memajukan kesejahteraan umum dalam beragama adalah sebagai berikut: (Baca juga: Norma dalam Masyarakat)

  • Menjadikan Hari Besar Agama sebagai hari libur nasional sehingga para pemeluk agama yang bersangkutan dapat melakukan aktifitas peribadatan
  • Melakukan pengawasan dan penjagaan di sekitar tempat-tempat peribadatan saat hari besar agama
  • Mengijinkan seluruh pemeluk agama untuk melakukan aktifitas keagamaannya
  • Mengatur lalu lintas saat hari besar karena padatnya arus lalu lintas ketika hari raya

Artikel terkait :

7. Jaminan Pekerjaan

Rakyat yang sejahtera dapat dilihat dari pekerjaannya dimana pekerjaan tersebut digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Pemerintah juga menjamin pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi warga negaranya, hal ini sesuai dengan UUD 1945 Pasal 27 bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan…”. Oleh karena itu, pemerintah mengadakan berbagai program untuk mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Beberapa contoh kegiatan memajukan kesejahteraan umum dalam hal pekerjaan adalah:

  • Pemerintah mendirikan BLK (Balai Latihan Kerja) yang mana bertindak sebagai lembaga yang memberikan pelatihan-pelatihan khusus kepada masyarakat
  • Pelatihan pekerjaan bagi para nara pidana oleh pemerintah, hal ini dilakukan agar kelak napi yang telah keluar dari penjara tidak mengulangi tindakannya
  • Bekerjasama dengan pihak swasta untuk membuka lowongan pekerjaan dan bekerjasama dengan Depnaker (Departemen Ketenagakerjaan) untuk memberi informasi pekerjaan, melayani kebutuhan administrasi pekerjaan, maupun menyalurkan berbagai pekerjaan.
  • Mengeluarkan berbagai peraturan perundangan yang dapat melindungi masyarakat atas pekerjaannya seperti untuk para nelayan yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Baca juga: Syarat Terwujudnya Masyarakat Madani)

Artikel terkait:

8. Jaminan Penghidupan yang Layak

Kesejahteraan umum dapat tercapai jika didapatkan kehidupan yang layak dan pemerintah menjaminnya dalam UUD 1945 Pasal 27 yang menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan penghidupan yang layak. Jika pada nomor 7 warga negara diberikan pelatihan pekerjaan agar mendapat penghidupan yang layak, untuk contoh kali ini adalah pemberian langsung dari pemerintah agar rakyatnya mendapatkan penghidupan yang layak. Adapun kegiatan pemerintah yang mendukung hal tersebut seperti diuraikan di bawah ini:

  • Memberikan BLT (Bantuan Langsung Tunai) kepada rakyat, hal ini dilakukan pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono
  • Mengadakan program Raskin dimana tujuannya memberikan beras kepada rakyat miskin sehingga mereka bisa mendapatkan beras dengan harga yang sangat murah (Baca juga:  Tugas dan Fungsi Bulog)
  • Membangunkan MCK (Mandi Cuci Kakus) umum untuk desa yang tidak meiliki MCK
  • Membangunkan rumah untuk masyarakat yang rumahnya sudah tidak layak huni

Artikel terkait:

9. Jaminan Kesehatan

Aspek lain yang menunjukkan kesejahteraan masyarakat adalah adanya jaminan kesehatan oleh pemerintah. Pemerintah melakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat adapaun contohnya seperti berikut ini:

  • Mengadakan imunisasi gratis untuk seluruh anak-anak di Indonesia yang mana imunisasi ini merupakan langkah penting untuk mencegah terjadinya penyakit yang dapat menyebabkan cacat, kelumpuhan, atau bahkan kematian seperti imunisasi campak, rubella, TBC, Polio, dan Hepatitis.
  • Mengadakan posyandu untuk para manula sehingga kesehatan manulapun dapat dikontrol (Baca juga: Peran PKK Dalam Pembangunan Desa)
  • Mengadakan program BPJS Kesehatan yang mana berbayar untuk masyarakat menengah ke atas dan gratis untuk masyarakat miskin.
  • Mengadakan voging di daerah-daerah yang terancam adanya nyamuk penyebab malaria dan demam berdarah

10. Perekonomian Pro Rakyat

Salah satu contoh lain kegiatan memajukan kesejahteraan umum adalah perekonomian yang pro rakyat. Untuk mewujudkan perekonomian pro rakyat ini pemerintah dapat melakukan berbagai kegiatan seperti di bawah ini:

  • Membangun KUD (Koperasi Unit Desa) sebagai wadah untuk melakukan berbagai kegiatan ekonomi untuk daerah di pedesaan (Baca juga: Jenis jenis Koperasi)
  • Mengatur standar pengadaan bunga tabungan dan bunga pinjaman kepada bank nasional maupun swasta.
  • Bekerjasama dengan berbagai pihak untuk memberikan pinjaman modal usaha kepada masyarakat
  • Menetapkan tarif minimum dan maksimum harga barang untuk mencegah terjadinya persaingan harga yang tidak sehat.

Artikel terkait :

Pada pembahasan di atas telah dijelaskan tentang contoh kegiatan memajukan kesejahteraan umum oleh pemerintah. Meskipun pemerintah memegang andil yang besar dalam memajukan kesejahteraan umum warga negaranya, namun setiap program yang dilakukan oleh pemerintah harus tetap mendapat dukungan dari warga negaranya agar program-program tersebut terlaksana dengan baik. Semoga kita menjadi warga negara yang bijak dan turut mendukung kegiatan pemerintah dalam memajukan kesejahteraan umum.

*Jika artikel ini bermanfaat, mohon di share ^V^!

, , ,
Post Date: Saturday 05th, August 2017 / 18:41 Oleh :
Kategori : Negara